Sidang Sengketa Pilpres, Saksi: Situng KPU Tampilkan Data Salah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sidang lanjutan sengketa PHPU Pilpres 2019 di ruang rapat Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan saksi Hermansyah.

Menurut saksi yang juga memiliki latar keahlian dalam bidang IT lulusan Institut Teknologi Bandung tersebut, ada masalah dan kejanggalan Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) KPU, terutama terkait kesalahan input data perolehan suara sehingga menampilkan data keliru.

Hermansyah menyebutkan bahwa dirinya mendatangi KPU Pusat pada 3 Mei dan KPUD Bogor 4 Mei bersama Fadli Zon. Di sisi KPU Pusat, banyak sekali kelemahan dari sisi pelaporan, ia sendiri membaca dan mendapatkan informasi sekitar 73 ribu kesalahan di sisi input dilaporkan ke Bawaslu dan sebagainya, itu yang diketahui.

“Jadi saya menyimpulkan ada satu kelemahan yang paling mendasar adalah bagaimana melakukan input di situng milik KPU tersebut,” kata Hermansyah di hadapan majelis hakim MK, Rabu (19/6/2019).

Bukan hanya situng yang bermasalah, menurut Hermansyah kinerja dari penginput data dan verifikator juga bermasalah. Karena jumlah petugas di situng hanya 25 orang yang ditetapkan oleh KPU. Dan anehnya lagi, lanjut Hermansyah, saat dirinya berkunjungi ke KPUD Bogor hanya 4 orang pegawai dan satu orang verifikasi yang ada di sana.

“Saya melihat bahwa hasil scan C1 dan teks berisi informasi di dalam C1 tidak masuk dalam waktu yang sama. Kita lihat ada ribuan file tanpa teks. Delay antara pengiriman teks bisa 5-10 menit setelah itu baru file ditampilkan,” ungkapnya.

Hermansyah mengatakan, seharusnya foto atau hasil scan dokumen C1 bisa masuk ke dalam sistem bersamaan dengan versi teksnya sehingga data yang muncul ke publik tidak salah. Apalagi, sebutnya, era teknologi saat ini seharusnya tidak sulit untuk melakukan hal seperti itu.

“Tentu dengan adanya bantuan teknologi yang kita miliki saat ini, sudah seharusnya kelambatan dan kesalahan itu tidak terjadi lagi. Tapi dalam situng KPU ini bisa terjadi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku keberatan dengan keputusan Paslon 02 menggonta-ganti susunan saksi yang sudah diambil sumpahnya pada awal persidangan oleh majelis hakim MK. Dimana Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mengganti dua saksi yang sudah disumpah.

“Para saksi dari kubu Prabowo-Sandi telah disumpah di bawah Alquran. Seharusnya dalam Hukum Islam ada denda yang harus ditunaikan jika seseorang melanggar sumpahnya tersebut,” ujar Yusril di Gedung MK.

Yusril merasa keberatan dengan ulah dari Tim Kuasa Hukum Paslon 02, sebab hal itu sudah ada pengucapan sumpah apalagi atas nama Tuhan. Mereka bersumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam sidang, tiba-tiba tidak jadi karena diganti dengan orang lain.

Lihat juga...