Staf Satpol PP Sikka Akui Menelepon Pokja Soal Proyek

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Rekaman percakapan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sesama ASN lainnya yang bekerja sebagai Kelompok Kerja (Pokja) akhirnya mulai terkuak.

Pelaku berinisial JJ benar merupakan seorang kepala bidang di dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) kabupaten Sikka.

“Kasus kemarin berinisal JJ setelah ditelusuri memang staf di kantor Satpol PP. Beliau sudah saya panggil dan ditanyai. Dia katakan kejadiannya 3 bulan lalu,” sebut sekretaris dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) kabupaten Sikka, Buang da Cunha, Rabu (19/6/2019).

Dikatakan Buang, memang benar JJ katakan sempat menelpon dan agak kecewa karena Berto Tjeme selaku Pokja memenangkan perusahaan rekanan lainnya. Dia sampai memaki Berto karena ada temannya JJ yang memberikan uang kepada Berto.

“Saya telah menanyakan kepada JJ yang juga menjabat sebagai salah satu kepala bidang di dinas ini. Dia tidak mengatakan dia mendapatkan proyek ini tidak. Tapi dia hanya menanyakan kenapa Pokja memenangkan pihak kontraktor PT. Sangkuriang,” sebutnya.

Menurut penuturan Buang, JJ merasa kecewa sehingga mengeluarkan bahasa kasar. Dia kecewa karena temannya memberikan uang kepada Berto. JJ tidak menyebutkan jumlahnya tapi puluhan juta rupiah dan uangnya ditransfer.

“Rapat bersama bupati Sikka kemarin, diperintahkan agar Inspektorat kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan. Saya juga hanya berbicara sebagai atasan dan bawahan dan tidak melakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Buang tambahkan, pihaknya tidak diberi tugas untuk memeriksa kasus tersebut. Nanti setelah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Sikka baru pihaknya akan menindaklanjuti dan mencari tahu. Sehingga di titik mana JJ sebagai ASN bersalah.

“Hanya sebagai pimpinan saya berpesan agar jangan sibuk terlalu jauh urusan orang lain. Menurut JJ rekaman tersebut sudah direduksi dan orang lain yang memberikannya kepada wartawan,” ucapnya.

Mantan Kasat Pol PP Sikka ini juga mengaku, JJ tidak membawa nama bupati dalam kasus ini. Soal ancaman mutasi yang dilontarkan JJ, dirinya katakan karena  emosi.

“Kami di dinas Satpol PP juga ada pakta integritas. Kalau dirinya sebagai anggota Satpol PP tidak menjalankan tugas sesuai aturan, maka bisa dibebastugaskan,” sebut Buang.

Tindakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial JJ yang menjadi pejabat di salah satu bidang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) kabupaten Sikka memaki ASN yang menjabat sebagai Pokja dinilai tidak patut.

“Soal makian JJ selaku salah satu pejabat ASN terhadap Pokja soal intervensi pemenangan rekanan tentu merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. Apalagi diketahui JJ adalah pejabat di salah satu bidang pada dinas Satpol PP dan Damkar,” sebut Faustinus Vasco, anggota DPRD Sikka.

Sebagai seorang kepala bidang di dinas tersebut, tegas Vasco, memaki dan mengancam Pokja yang juga seorang ASN tentunya tidak mencerminkan diri sebagai bagian dari Satpol PP. Ini bertentangan dengan PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut aturan ini, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,” terangnya.

Satpol PP juga dalam aturan ini, sambung Vasco, memiliki tugas menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Satpol PP juga bertugas melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada,” ujarnya.

Satpol PP pun, jelas Vasco, bertugas melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

“Bupati harus segera melakukan pembinaan dan punishment atas apa yang dilakuian oknum JJ. Dengan begitu, marwah dan kredibilitas pemerintah di bawah kendali bupati tidak dicemari dengan perilaku tersebut di atas,” tegasnya.

Lihat juga...