Suap Izin Tinggal, KPK Periksa Kadiv Keimigrasian NTB

Suasana di luar ruang pemeriksaan KPK terkait suap Rp1,2 miliar pegawai imigrasi, di lantai dua Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (20/6/2019) - Foto Ant

MATARAM – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan dilakukan untuk kasus suap Rp1,2 miliar, terkait perkara penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Pantauan di lokasi pemeriksaan, di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (20/6/2019), pejabat Kemenkumham NTB itu datang dan menghadap penyidik KPK sekira pukul 13.00 Wita. Selain Wilopo, nampak hadir ke hadapan penyidik KPK, Deny Chirstian, Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang rutin menjalani pemeriksaan sejak Senin (17/6/2019).

Salah seorang saksi yang turut hadir dalam pemeriksaan, Ainudin, Kuasa hukum warga Australia, Bower Geoffery William (60) dan Manikam Katherasan (48) dari Singapura menyebut, keduanya melanggar visa kunjungan izin tinggal selama berada di Indonesia. Keduanya diketahui bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

“Ada empat orang yang diperiksa, dua orang PNS, saya sama Nanang Supriadi, mantan General Manager Wyndham Sundancer Lombok Resort,” kata Ainudin, saat jam istirahat pemeriksaan di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (20/6/2019).

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar. Kemudian ada nama Yusriansyah, Kepala Sesi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang juga dijadikan tersangka.

Kemudian dari pihak pemberinya, KPK telah menetapkan Liliana, Direkur PT Wisata Bahagia, pengelola Wyndham Sundancer Lombok Resort. Suap diberikan Liliana untuk menghentikan proses hukum BGW dan MK, dua WNA yang diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis pelancong, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Peran ketiga tersangka ditetapkan KPK berdasarkan hasil gelar perkara, yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali 24 jam usai tertangkap tangan di NTB. Dari gelar perkara yang dilakukan, Kurniadie bersama Yusriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus untuk Kurniadie, KPK menambahkan Pasal 9 atau Pasal 13 Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk Liliana, KPK menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kasusnya, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan untuk ketiga tersangka, terhitung sejak 17 Juni-26 Juli 2019. (Ant)

Lihat juga...