hut

Tunggu Juknis, PPDB SMA/SMK Dihentikan Sembilan Jam

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JEMBER – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK sempat diberhentikan selama 9 jam. Dihentikan sementara PPDB karena adanya aksi unjuk rasa ratusan wali murid di Surabaya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Lumajang, Lutfi Isa Anshori, mengatakan, diberhentikannya sementara sistem tersebut memang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meminta Petunjuk lebih lanjut dari Kemendikbud untuk proses PPDB.

“Wali murid akhirnya tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu. Akhirnya setelah sekian lama tepatnya jam 00.30 dini hari tadi sistem PPDB kembali dibuka dan berjalan dengan normal,” kata Lutfi, Kamis (20/6/2019).

Selain itu, di Kabupaten Jember masih banyak wali murid yang belum mendaftarkan anaknya secara online. Hal ini dikarenakan untuk melihat terlebih dahulu sekolah mana yang memiliki peluang anaknya diterima.

“Kami memprediksi, di hari terakhir PPDB akan banyak yang mendaftarkan anaknya,” ujarnya.

Lutfi juga menmbahkan, saat ini calon peserta didik baru di Jember mencapai 11 ribu yang telah mendaftar.  “Sementara itu, kuota penerimaan sekitar 5 ribu saja, maka tidak semua diterima di sekolah negeri,” katanya.

Sistem Zonasi Picu Kontroversi

Penerapa zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuai protes dan kontroversi dari masyarakat terutama orang tua calon peserta didik baru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, hal ini kali kedua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuat kebijakan yang bikin ribut banyak orang.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Foto: Kusbandono.

“Pak Muhadjir ini penuh kontroversi,” kata Ayub.

Ayub juga menjelaskan, pada 2017, ribuan warga NU turun ke jalan memprotes kebijakan lima hari sekolah. Saat itu, warga NU khawatir kebijakan Muhadjir bisa mematikan madrasah diniyah (madin) dan pondok pesantren. Kebijakan itu pun akhirnya direvisi.

Kali ini Muhadjir membuat kebijakan zonasi yang merepotkan orang tua dan siswa. Dengan sistem zonasi, maka penerimaan murid baru disesuaikan dengan jarak tempat tinggal sang murid dengan sekolah tujuan. Hasil ujian nasional tak lagi berlaku.

“Sekolah-sekolah di Jember, daya tampungnya berapa? Misalkan di Silo, jarak antara Baban dengan SMP negeri itu berapa kilometer? Sudahlah, pasti akan ada siswa yang tercecer,” katanya.

Mau tidak mau, satu-satunya pilihan adalah bersekolah swasta. “Itu kalau punya uang. Padahal bersekolah di swasta berbeda dengan di negeri,” kata Ayub.

Ayub menduga latar belakang Mendikbud sebagai seorang pendidik di Muhammadiyah menjadi salah satu alasan zonasi. Mereka memandang kualitas sekolah swasta sudah setara dengan sekolah negeri, sebagaimana lembaga pendidikan di bawah naungan perserikatan itu.

“Memang (lembaga pendidikan) Muhammadiyah hebat. Mungkin dia melihatnya seperti itu: sekolah swasta seperti sekolah Muhammadiyah. Padahal sekolah swasta di daerah tidak seperti itu. Mungkin Pak Muhadjir melihat di Malang, Jogja, Jakarta. Kalau di Jakarta, semua sekolah bagus. Kalau di Jember? Anda lihat sendirilah,” pungkasnya.

Lihat juga...