hut

Upaya Pemerintah Kota Malang Atasi Sampah Plastik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Walikota Malang, Sutiaji, menyampaikan, sebagai salah satu bentuk perwujudan Tridharma perguruan tinggi, sudah sewajarnya kampus-kampus yang ada di Malang menerapkan hasil-hasil risetnya kepada masyarakat.

Termasuk hasil riset di bidang lingkungan, khususnya teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah di kota Malang.

“Hingga saat ini, dalam sehari kota Malang minimal menghasilkan 500-600 ton sampah. Dimana sebagian besar adalah sampah plastik,” sebutnya usai menghadiri pembukaan acara Indonesia Green Growth and Sustainability Expo 2019 di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Rabu (26/6/2019).

Disampaikan Sutiaji, selama ini pihaknya terus mengkampanyekan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik kepada masyarakat termasuk kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami mulai mencontohkan dengan membiasakan diri membawa tumbler atau botol minuman sendiri saat bepergian. Perwal tentang pengurangan sampah plastik juga terus diupayakan guna memerangi sampah plastik,” terangnya.

Selain itu menurutnya, pemanfaatan teknologi juga bisa digunakan mengurangi sampah plastik. Dan teknologi ini bukan tidak mungkin bisa dibuat oleh perguruan tinggi melalui riset-riset yang telah mereka lakukan.

“Nanti kalau kota Malang sudah punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kami akan membeli atau kalau bisa kami akan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuatkan mesin plastik yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Tidak kurang dari 60 perguruan tinggi berada di kota Malang, lanjutnya, sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa membuat mesin plastik yang ramah lingkungan. Karena pastinya mereka mempunyai pakar-pakar di bidang tersebut.

Disebut ramah lingkungan karena mesin tersebut nantinya akan memanfaatkan bahan dasar dari singkong.

“Terkait singkong nanti kita bisa kerjasama dengan Kabupaten Malang yang memang memiliki luas. Itulah pentingnya sinergi antar daerah,” tandasnya.

Sementara itu, staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dewanti, mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak hanya membuat norma, standar, panduan dan sebagainya, tapi juga sudah mulai mengembangkan bersama-sama kementerian keuangan terkait insentif-insentif bagi pemerintah daerah.

“Jadi pemerintah bersama kementerian keuangan akan memberikan insentif-insentif bagi pemerintah daerah yang memang akan melakukan upaya-upaya agar mereka bisa melakukan investasi-investasi infrastruktur terutama untuk pengelolaan sampah dengan lebih baik,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!