hut

32 Pulau di Kepulauan Seribu Jakarta tak Berkembang

Editor: Koko Triarko

Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019). –Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD, M. Taufik, mengatakan, ada 32 pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta yang dikelola swasta dan tidak bisa berkembang. 

Taufik mengaku mendapat keluhan dari pihak swasta yang mengelola pulau-pulau di Kepulauan Seribu, terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/1992 tentang Penataan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, Pasal 7 angka 1, yang mengatur tentang ketentuan penyediaan fasos dan fasum sebesar 40 persen.

Perda tersebut menetapkan, bahwa setiap swasta yang berwenang melakukan pengembangan pariwisata di satu pulau hanya mendapat hak pengelolaan seluas 60 persen dari total luas pulau. Sementara sisanya seluas 40 persen harus diserahkan kepada Pemprov DKI untuk dijadikan fasos-fasum.

Menurutnya, para pemilik pulau merasa keberatan dengan syarat harus menyediakan 40 persen lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), jika membangun.

“Nah, kenapa sekarang Kepulauan Seribu begitu-begitu saja, nggak berkembang? Di antara pulau yang punya swasta, mereka nggak mau ngembangin, karena harus menyerahkan 40 persen lahan untuk fasos-fasum,”  kata Taufik, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Taufik menilai, persentase fasos dan fasum yang ada di dalam peraturan terlalu besar, sehingga pihak swasta kurang bisa mengembangkan pulau yang dikelolanya. Pembangunan fasos dan fasum di Kepulauan Seribu tidak menguntungkan.

“Contoh, ada orang punya lahan pulau 8.000 meterpersegi mau dikembangkan. Kalau berdasarkan aturan yang ada, 40 persen harus diberi fasos-fasum. Pertanyaan, mau jadi apa pulau saya? ” ucap Taufik.

“Lahan 3.200 meterpersegi di dalam 8.000 meterpersegi harus jadi fasos fasum. Mau dibangun apa? Sekolah, siapa yang mau sekolah di situ? Mau dibangun jalan, jalan ke mana? Nah, ini harus dilakukan kajian-kajian, harus dilakukan perubahan-perubahan itu,” sambung Taufik.

Dia mengatakan, ada 32 dari 106 pihak swasta yang mengeluh dengan peraturan tersebut.

Taufik berjanji akan mengakomodasi usulan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), yang rencananya akan diajukan kembali tahun ini.

Sebelumnya, raperda itu pernah dibahas pada 2017, tapi dicabut karena kebijakan penghentian reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Susah kalau ada ketentuan itu, aturan tersebut membuat banyak swasta tidak berminat,” ungkap Taufik.

Dengan diubahnya aturan, menurut Taufik, Kepulauan Seribu akan maju. Investor pun akan masuk untuk membangun pariwisata.

Kan Pulau Seribu mau dikembangkan menjadi destinasi wisata di Indonesia. Harus diatur, termasuk saya mau usulkan aturan di Pulau Seribu itu jangan seperti di darat,” tutupnya.

Lihat juga...