hut

Anggaran BPBD Cilacap Atasi Kekeringan, Menipis

Editor: Koko Triarko

CILACAP – Memasuki minggu ketiga bulan Juli 2019, stok anggaran untuk droping air bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, kian menipis akibat banyaknya desa yang mengalami krisis air bersih. Saat ini, anggaran yang tersisa hanya untuk 22 tangki air bersih. 

Kepala Harian BPBD Cilacap, Tri Komara Sidhy, mengatakan, untuk 2019 ini, BPBD hanya mendapat alokasi anggaran untuk droping air sebanyak 110 kali, dan sampai saat ini sudah dilakukan 88 kali droping air.

“Anggaran yang tersisa tinggal untuk 22 tangki air bersih. Tentu saja, sampai akhir kemarau jelas tidak mencukupi. Karena itu, kita akan ajukan penambahan anggaran,” jelas Tri Komara, Jumat (19/7/2019).

Kepala Harian BPBD Cilacap, Tri Komara Sidhy. -Foto: Hermiana E. Effendi

Lebih lanjut, Tri Komara menjelaskan, sebenarnya hingga Rabu kemarin sudah dilakukan 71 kali droping air bersih. Lima di antaranya merupakan bantuan dari CSR pihak ketiga. Sementara untuk hari Kamis (18/7), ada 22 permintaan droping air bersih. Sehingga total sudah dilakukan 93 kali droping air bersih dan lima di antaranya dari CSR.

Dari hasil rekapitulasi BPBD Cilacap, droping air tersebut dilakukan pada 26 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Dengan total jumlah Kepala keluarga (KK)  11.553 atau 35.357 jiwa.

Droping air antara lain dilakukan di Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut sebanyak 7 tangki, Desa Binangun dan Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, kemudian tujuh desa di Kecamatan Patimuan, lima desa di Kecamatan Kawunganten, empat desa di Kecamatan Gandrungmangu, dua desa di Kecamatan Karangpucung, serta satu desa di lima kecamatan lainnya.

Terkait anggaran yang makin menipis ini, Tri Komara mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penambahan anggaran pada APBD perubahan tahun ini.

“Kita mengajukan penambahan anggaran Rp25 juta, aggaran tersebut setara dengan 50 tangki air bersih, karena puncak musim kemarau diperkirakan baru akan terjadi pada Agustus mendatang, ” katanya.

Selain itu,  BPBD juga akan memaksimalkan partisipasi pihak ketiga untuk ikut serta dalam penanggulangan kekeringan, baik BUMN, BUMD maupun pihak swasta lainnya.

Lihat juga...