hut

Anies: Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Sesuai Ketentuan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Pulau Reklamasi, tidak perlu dilakukan melalui proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Menurut dia, penerbitan IMB merupakan hal biasa dan rutin dilakukan sehingga tak perlu adanya konsultasi antara legislatif dengan eksekutif.

“Penerbitan IMB memang tidak dilakukan melalui proses konsultasi antara legislatif dan eksekutif, karena penerbitan IMB merupakan hal biasa dan rutin dilakukan dan penekanannya lebih pada aspek teknis dan administratif,” kata Anies dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Selain itu Anies juga mengklaim bahwa penerbitan kurang lebih 1.000 IMB tersebut telah mempertimbangkan kesesuaian bangunan dengan peraturan yang ada. Demikian, kelengkapan dokumen perizinan yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta.

“Penerbitan IMB telah mempertimbangkan dan mengacu pada berbagai peraturan ketentuan perundangan yang ada, terutama terkait ketataruanganan dan bangunan,” katanya.

Mantan Mendikbud itu menerangkan, bahwa penerbitan IMB itu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDIP Pandapotan Sinaga menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai melanggar aturan karena Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum terbit.

“Belum ada. Justru kita bingung mempertanyakannya. PTSP kapan itu dikeluarkan IMB nya? Dasar pengeluaran IMB-nya apa? karena kan belum ada keluar perda zonasinya apanya kok bisa-bisanya tiba-tiba keluar IMB sementara dia (Anies) membatalkan izin reklamasi yang lain,” kata Pandapotan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sekretaris Komisi D DPRD Jakarta yang fokus di bidang pembangunan itu masih berupaya mengkonfirmasi kebenaran penerbitan IMB di Pulau C dan D ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Agus Chandra.

“Kita lagi tanya, lagi cari informasinya karena beberapa kali menghubungi Pak Benni-nya enggak bisa. Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB sedangkan IMB harus ada perda zonasinya,” ungkapnya.

Sementara Anggota DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih transparan dalam masalah pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) ke pengembang Pulau C dan D sekarang pulau Kita dan Maju.

“Seharusnya Pemprov terbuka,” kata Gembong saat dihubungi pada Kamis (13/6/2019).

Pasalnya, kata Gembong, hingga saat ini, dia belum bisa menghubungi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Benny Agus Chandra untuk mengkonfirmasi hal itu.

Diberitahukan, Pemprov DKI diam-diam sudah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

IMB itu diterbitkan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI atas nama Kapuk Naga Indah, pengembang Pulau D seluas 312 hektare dengan nomor IMB: 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit pada November 2018.

Dia mengakui telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang sudah terlanjur dibangun di pulau reklamasi.

Sebelumnya disebutkan ada sekitar 932 izin sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Anies menyebutkan jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 IMB.

“Jumlahnya 1.000 lebih dari yang sudah terbangun,” kata Anies di Balai Kota, Selasa (25/6/2019).

Anies menegaskan pemberian IMB hanya bagi bangunan yang sudah terbangun. Sementara bangunan yang belum dibangun, Anies menyatakan tidak akan menerbitkan IMB kembali.

Lihat juga...