hut

APH: Wajah Pariwisata Senggigi Saat Ini Suram

Editor: Koko Triarko

LOMBOK BARAT – Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Suhermanto, meminta kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama Pemda Lombok Barat, untuk melakukan terobosan, guna meningkatkan kunjungan wisatawan yang sampai sekarang masih lesu.

“Kondisi pariwisata, khususnya Senggigi, pascagempa sampai sekarang masih lesu, untuk itu Pemda diharapkan bisa melakukan terobosan, meningkatkan kembali kunjungan wisatawan,” kata Ketua APH NTB, Suhermanto, Kamis (18/7/2019).

Dikatakan, dampak gempa bumi 2018 sampai sekarang belum sepenuhnya hilang bagi pariwisata di NTB, disusul harga tiket pesawat yang mahal membuat kondisi Senggigi makin terpuruk, sepi dan terkesan lengang.

Selain hotel, sejumlah tempat hiburan pun tak bisa berbuat banyak tanpa perhatian dan good will pemerintah, untuk menormalkan kondisi ini, belum lagi diperparah dengan kondisi infrastruktur penunjang yang belum maksimal, dan isu gempa bumi yang masih saja berhembus di tengah masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Suhermanto (kanan) –Foto: Turmuzi

“Kondisi tersebut sangat berdampak dan dirasakan APH dan makin parah belakangan ini, sudah dilanda gempa ditambah isu gempa dan banyak masalah lain yang makin membuat sepi. Ibaratnya, wajah pariwisata Senggigi saat ini suram,” katanya.

Suhermanto menegaskan, sejumlah pengusaha hiburan di Senggigi saat ini benar-benar menjerit. Apalagi, sejauh ini pemerintah daerah Lombok Barat dinilai belum bersikap atas kondisi tersebut.

Pendapatan rata-rata usaha hiburan di Senggigi menurun drastis. Dari yang biasanya bisa mengantongi omzet puluhan juta rupiah dalam sehari, sekarang untuk menembus angka lima juta per hari pun terasa sangat sulit.

“Padahal, mereka harus menanggung biaya operasional, gaji karyawan, dan pajak yang harus dibayar ke Pemda setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Suhermanto menambahkan, kondisi tersebut makin diperparah dengan menjamurnya kafe-kafe liar di sejumlah kawasan di Lombok Barat, termasuk di Suranadi, Kecamatan Narmada.

“Keberadaan cafe-cafe liar di kawasan Narmada dan sekitarnya itu menambah susah kondisi kami. Padahal, kami ini legal dan bayar pajak, sementara mereka kebanyakan tidak membayar pajak ke Pemda,” katanya.

Ia sangat berharap, Pemda Lombok Barat bisa mencarikan solusi, setidaknya ada upaya penertiban cafe-cafe liar dan ilegal di Lombok Barat. Sebab, pertumbuhan mereka sangat masif di Lombok Barat.

Sementara itu, Sekjen APH Senggigi, Ketut Mahajaya, menambahkan, selain permasalan tersebut, kondisi infrasruktur penunjang pariwisata di kawasan Senggigi juga perlu diperhatikan oleh Pemda Lombok Barat.

“Salah satunya, lampu penerangan jalan. Sekarang kondisi Senggigi ini gelap gulita. Bayangkan, seandainya tidak ada penerangan dari tempat hiburan malam, mungkin makin gelap,” katanya.

Fasilitas umum lainnya seperti ketersediaan toilet umum dan juga tempat sampah di kawasan Senggigi, apalagi saat Pemprov NTB tengah mengusung program unggulan Zero Waste.

“Ini kan sangat disayangkan, bagaimana bisa Zero Waste sementara tempat sampah saja tidak tersedia di kawasan wisata. Bule seringkali harus mengantongi sampah untuk mencari tempat sampah. Ini kan ironis,” katanya.

Terkait sejumlah masalah tersebut, jajaran APH Senggigi yang terdiri dari belasan anggota pengusaha hiburan di Senggigi, akan melayangkan surat kepada Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, agar sejumlah permasalahan di kawasan Senggigi ini menjadi perhatian Pemda setempat.

Lihat juga...