hut

Atasi Kemacetan Lintas Sumatera, Pasar Koto Baru Dialihkan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

TANAH DATAR – Setelah sekian lama menjadi titik rawan kemacetan di jalur Lintas Sumatera, Pasar Koto Baru yang berada di Kabupaten Tanah Datar, bakal segera dialihkan ke bagian belakang tempat pasar kini berdiri.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Koto Baru, mengatakan, pengalihan atau digesernya keberadaan pasar ke bagian belakang, merupakan solusi mengatasi kemacetan di jalan Koto Baru tersebut. Kini, di lokasi baru itu, akan dibangun pasar di atas lahan 2 hektare.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi berada di Pasar Koto Baru/Foto: M. Noli Hendra

“Kemacetan Pasar Koto Baru sudah berlangsung lama, bahkan kemacetan ini sudah dikenal di berbagai provinsi lainnya. Untuk menyelesaikan masalah kemacetan itu butuh komitmen kuat dari masyarakat dan seluruh pihak. Seperti dibangunnya tempat pasar baru,” katanya, Sabtu (20/7/2019) sore di Tanah Datar.

Menurutnya, kemacetan Pasar Koto Baru sudah berlangsung sangat lama dan sudah beberapa kali dicarikan solusi namun belum berhasil.

Akhirnya disepakati, dengan kerelaan masyarakat setempat melepas lahan, akan dilakukan pergeseran pasar ke arah belakang untuk dibangun tempat bongkar muat barang, serta dibangun jalan menjadi dua jalur.

Sedangkan untuk pengerjaannya sendiri, sudah dimulai dengan membongkar beberapa kios untuk jalan masuk kendaran proyek. Harapannya, persoalan kemacetan di jalan Pasar Koto Baru itu, benar – benar teratasi.

“Untuk itu mari kita dukung sepenuhnya program pemerintah untuk kebaikan bersama, apalagi pasar Koto Baru ini menghasilkan setiap hari Senin, ada sekitar Rp5 miliar,” ucapnya.

Irwan mengaku sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengatur permasalahan macet jalan jalur lintas Padang-Bukittinggi di Pasar Koto Baru tersebut. Seperti halnya dengan menugaskan Polisi, Dinas Perhubungan dan menambah Satpol PP untuk mengatur pedagang dan lalu lintas, namun tetap saja terjadi macet.

“Kondisi jalan di sini benar-benar sempit, mungkin lebar jalan hanya 4 meter. Kalau dibuat pelebaran jalan, tidak mungkin. Nah caranya itu pasar ini digeser ke belakang, maka kita bangun yang baru,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, sebelum adanya rencana pembangunan pasar, Pemprov Sumatera Barat bersama Pemkab Tanah Datar memiliki ide untuk membangun jalan layang, memindahkan sebagian pedagang ke bagian seberang pasar dan membangun bagian belakang pasar. Akan tetapi belum mencapai titik temu dan kemacetan tetap terjadi.

“Saat inilah ada kesepakatan bersama masyarakat mau membebaskan lahan, syukur alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada pemilik lahan yang merelakan lahannya untuk dibebaskan,” kata Irwan Prayitno.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana dari APBD kabupaten Rp 4,7 miliar untuk pembebasan lahan masyarakat yang akan digunakan untuk perluasan pasar ke bagian belakang.

“Ada empat orang warga dari dua kaum tanahnya yang telah dibebaskan yaitu Syahnidar dan Sumarmi dari kaum Datuak Garang Suku Koto Tibalai, kemudian Yasni dan Ida Cs kaum Datuak Tungga Nan Itam Suku Pisang,” jelas Bupati Irdinansyah.

Ia menjelaskan Pasar tumpah di pinggir jalur lintas Sumatera daerah Tanah Datar, Sumatera Barat dibangun ulang dengan menggesernya belasan meter ke belakang dari lokasi lama sehingga tidak lagi mengganggu arus lalu lintas kendaraan di titik tersebut.

Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar, Marwan, menjelaskan, bahwa pembangunan tahap pertama pasar terdiri dari pembangunan jalan di depan pasar selebar enam meter, pembangunan jalan masuk dan keluar pasar, pematangan lahan miring di bagian belakang pasar yang kemudian dibangun untuk dua unit gudang bongkar muat seluas 3.500 meter persegi.

Pembangunan tahap pertama adalah pembangunan satu per tiga dari rencana pembangunan pasar. Meski baru satu per tiga namun diyakini langkah itu akan menjadi solusi kemacetan karena bongkar muat tidak lagi di depan pasar melainkan dipindah ke bagian belakang pasar.

“Pembangunan pasar di Nagari Koto Baru, Tanah Datar itu mulai dilaksanakan dengan menelan biaya sebesar Rp13,6 miliar yang berasal dari APBD provinsi ditargetkan selesai pada akhir 2019,” jelasnya.

Sementara untuk pembebasan lahan, DED, UKL-UPL ANDAL LALIN sebesar Rp 4,7 miliar dari APBD Tanah Datar, namun secara keseluruhan pembangunan pasar membutuhkan biaya Rp 28,9 miliar.

Setidaknya, ada dua pekerjaan besar dalam penyelesaian masalah kemacetan di Koto Baru, pembangunan kembali pasar nagari yang digeser ke belakang dan pembangunan jalan.

Pemerintah berencana memindahkan sebagian Pasar Koto Baru yang ada saat ini, ke bagian belakang lokasi pasar di atas lahan seluas 2 hektare. Langkah ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di jalan lintas Sumatra yang melalui lokasi pasar.

Lihat juga...