Belajarlah Menolak Tahta Haram!

Oleh: Thowaf Zuharon

Thowaf Zuharon.

Dalam perspektif etika maupun norma, alangkah memalukan jika kita melihat, ada dua pihak berebutan untuk meraih tahta kekuasaan. Padahal, belum tentu kekuasaan itu syah untuk didapatkan oleh keduanya. Dan alangkah memalukan jika kekuasaan didapatkan dari hasil kecurangan, seperti tahta kekuasaan atas kerajaan Hastina yang didapatkan oleh Duryudana melalui permainan curang Sangkuni dalam permainan dadu. Di sisi lain, alangkah lebih baik, kita perlu belajar kepada berbagai kisah arif dan bijaksana para pemimpin dan ksatria yang melakukan penolakan keras atas tahta kekuasaan yang tidak layak didapatkannya.

 

Berkaca pada Kisah Pak Harto

Dalam perjalanan kepemimpinan Bangsa Indonesia, kita bisa mengaca pada kisah Soeharto yang sempat menolak jabatan Presiden, karena ia merasa tidak layak mendapatkannya tahun 1967. Karena, saat itu, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Presiden.

Saat itu, setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak, kepemimpinan Presiden Sukarno ditarik Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Keputusan dari MPRS, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Namun, Soeharto tak mau disebut pejabat presiden.

Apa pasal? Dalam pertemuan di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim Menteng, Jakarta Pusat, 11 Maret 1967 malam, Soeharto mengungkapkan alasannya. Pertemuan ini dihadiri para pendukungnya dari kalangan militer, organisasi politik, mahasiswa, dan pemuda.

Jusuf Wanandi, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), mengatakan, Soeharto tak mau disebut pejabat presiden karena dia secara emosional merasa dekat dengan Soekarno, bapak pendiri bangsa yang mengangkat banyak pemimpin sipil dan militer.

“Soeharto juga pernah bergantung pada Soekarno. Dia tidak ingin terkutuk karena mengkhianati penolongnya,” kata Jusuf dalam memoarnya, Menyibak Tabir Orde Baru. Soeharto juga tidak ingin menjadi lawan politik Soekarno, tetapi dia tidak dapat menerima PKI dan tiga kali meminta agar PKI dibubarkan, tapi Soekarno menolaknya.

Namun, menurut Jusuf, Soeharto membangun argumennya dengan cerita pewayangan Mahabharata. Ketika Abiyasa, pendiri dinasti Pandawa dan Kurawa, sudah tua, ia menarik diri dari urusan dunia dan menjadi pertapa. Pemerintahan diserahkan kepada generasi berikutnya. Soeharto ingin Soekarno menjadi Abiyasa, sementara dialah yang menjalankan tugas sehari-hari kepresidenan. “Tujuannya bukan menjadi pejabat presiden, karena ini berarti dia menggantikan Soekarno, melainkan menjadi orang yang melaksanakan tugas presiden,” kata Jusuf.

Soeharto mengatakan, “Saya hanya ingin menjadi pengawal kepresidenan. Kalau saya menggunakan istilah pejabat presiden, rakyat akan mengutuk saya.”

Menolak istilah “pejabat presiden”, Soeharto mengusulkan “Pd Presiden” artinya “pemangku djabatan presiden.”

“Kami menolak karena istilah itu seharusnya pejabat presiden,” kata Jusuf. Perdebatan berjam-jam. “Baik, bapak,” Jusuf melanjutkan, “bapak tidak ingin pejabat; mahasiswa tidak menerima istilah pemangku djabatan. Kenapa kita tidak menafsirkan masing-masing saja. Bapak satu tafsir, kami tafsir lain.”

Soeharto yang semula enggan menjadi pejabat presiden, akhirnya mau. Soeharto setuju. Jam menunjukkan pukul lima pagi. Beberapa jam kemudian, Soekarno diturunkan dari jabatan sebagai presiden. “Sementara Soeharto diangkat sebagai pejabat atau pemangku djabatan tergantung siapa yang menafsirkan: MPRS atau Soeharto,” kata Jusuf.

Waktu dilantik menjadi pejabat presiden oleh ketua DPR-GR/MPRS A.H. Nasution, Soeharto dalam sumpahnya tidak mau mengucapkan kata-kata pejabat presiden. Barulah, ketika melalui mekanisme konstitusional, Soeharto dilantik sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V tanggal 27 Maret 1968. Sebelum ada landasan konstitusional, Soeharto benar-benar tidak mau menyebut dirinya sebagai Presiden atau menyatakan klaim kemenangan atas sebuah mekanisme demokrasi.

Tentunya, Presiden Soeharto sebagai insan yang sangat menghayati nilai-nilai kearifan Jawa dan pewayangan, sangat memegang berbagai norma yang dipegang dalam pewayangan. Karena dalam pewayangan, ada banyak kisah, di mana seorang ksatria menolak untuk menjadi raja karena sumpahnya ataupun ketidaklayakannya.

Gandamana Menolak Tahta

Misalnya, kita bisa berkaca pada kisah Gandamana yang memberikan tahtanya kepada Sucitra atau Prabu Drupada. Saat itu, meskipun menjabat sebagai putra mahkota di Kerajaan Pancala, Gandamana menolak menjadi raja karena ingin mengabdi kepada Pandu. Karena Pandu adalah guru dari Gandamana dalam olah kanuragan dan berbagai hal. Ia pun mengadakan sayembara, barang siapa bisa mengalahkan dirinya berhak menjadi suami Gandawati (adik Gandamana) dan mewarisi takhta Kerajaan Pancala.

Banyak pelamar dari golongan Ksatria mencoba mengikuti sayembara tersebut, namun tidak ada yang mampu mengalahkan Gandamana. Pandu sendiri hadir sebagai penonton bersama seorang pembantunya yang berasal dari negeri Atasangin bernama Sucitra.

Pandu kemudian mendaftarkan Sucitra untuk mengikuti sayembara. Dengan memakai sumping (hiasan telinga) milik Pandu, Sucitra berhasil mengalahkan Gandamana. Sucitra pun resmi menjadi suami Gandawati, sedangkan Gandamana mengabdi kepada Pandu sebagai patih Kerajaan Hastina. Sesuai kesepakatan, setelah Gandabayu meninggal dunia, maka yang menjadi raja Pancala bukan Gandamana, melainkan Sucitra, dengan bergelar Drupada.

Bhisma Menolak Tahta

Kisah ksatria lain yang menolak tahta adalah Bhisma Dewabrata. Suatu hari, Dewabrata bertanya pada ayahnya, mengapa selama ini sang raja lebih banyak mengurung diri dan melamun, tetapi sang raja tetap menyimpan perasaan yang dipendamnya. Setelah Bhisma mencari tahu pada sais kereta sang raja, apa yang mengganggu ketenangan hati ayahnya, barulah ia tahu tentang pertemuan sang raja dengan gadis yang bernama Setyawati. Singkat cerita, Dewabrata pergi menemui ayahnya Setyawati dan meminangkan anak gadisnya demi sang ayah.

Ayah Setyawati menerima Dewabrata dengan hormat, tapi ia tetap bersikukuh dengan syaratnya.

“Sebenarnya anak gadis hamba pantas menjadi permaisuri ayahanda paduka. Karena itu, bukankah wajar jika anak lelaki Setyawati kelak akan menggantikannya menjadi raja? Tapi, paduka telah dinobatkan sebagai putra mahkota dan dengan demikian akan menggantikan kedudukan Sang Prabu. Inilah masalahnya.”

Dewabrata pun menjawab, “Baiklah, tolong ingat baik-baik kata kataku, anak lelaki yang dilahirkan anak gadismu akan dinobatkan menjadi raja. Aku rela tidak naik tahta demi keinginan Ayahanda untuk melanjutkan garis keturunan keluarga.” Kemudian, Dewabrata mulai mengucapkan sumpahnya.

Setelah itu, ayah dari Setyawati berucap, “Wahai putra mahkota, tuan telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pewaris tahta sampai saat ini. Hamba yakin tuan akan menepati janji. Tetapi, apakah keturunan tuan tidak akan menuntut hak-nya?”

Mendengar pertanyaan sangat sulit yang diajukan oleh Ayahnya Setyawati, demi memenuhi keinginan ayahnya, Dewabrata memutuskan untuk meninggalkan keinginan duniawi, kemudian ia bersumpah lagi.

“Aku berjanji tidak akan kawin dan akan menjalani kesucian sepanjang hidupku ” Ketika Dewabrata mengucapkan sumpahnya, para dewa mengelu-elukan, Bhisma,…. Bhisma,…. Bhisma,… Sejak saat itu, Dewabrata dikenal sebagai Bhisma. Demikianlah, Bhisma Dewabrata, Putra Batari Gangga memboyong Setyawati ke Hastinapura untuk ayahandanya.

Ketika Bharata Menolak Tahta

Kisah Ksatria lain yang malu dan enggan menerima kekuasaan adalah Bharata. Saat itu, seluruh pejabat Kerajaan sibuk mempersiapkan upacara pesta meriah pengangkatan Sri Rama sebagai Raja Ayodya, sebuah hasutan kecil dari dayang istana bernama Mantara kepada Dewi Kekayi (ibu tiri Sri Rama), berhasil menggulingkan proses penobatan itu. Jabatan raja yang ada di pelupuk mata Rama, tiba-tiba sirna. Secepat kilat, suka cita menjelma duka cita.

Sembari memijat tubuh pegal Dewi Kekayi di malam hari, dayang Mantara menghasut Dewi Kekayi agar sang Dewi mau mengangkat Pangeran Bharata menjadi Raja Ayodya. Bagaimanapun, menjadi raja adalah sebuah jabatan yang sangat prestisius dan membanggakan. Apalagi, Dewi Kekayi pernah menyelamatkan hidup Prabu Dasarata (ayah Sri Rama). Atas jasa penyelamatan itu, Prabu Dasarata memberi tiga janji yang akan dipenuhi, apapun yang diinginkan Dewi Kekayi.

Janji Prabu Dasarata itu ditagih Dewi Kekayi menjelang penobatan Ramawijaya, putra Prabu Dasarata dengan permaisuri Dewi Kusalya. Bahkan, Dewi Kekayi juga meminta agar Prabu Dasarata mengusir Ramawijaya dari negara Ayodya dan tidak boleh kembali selama waktu 13 tahun. Permintaan Dewi Kekayi tersebut terpaksa dikabulkan oleh Prabu Dasarata. Dalam perih batin, Prabu Dasarata jatuh sakit dan akhirnya meninggal.

Jabatan memang selalu membuat silau hati semua manusia. Cita-cita Dewi Kekayi menurunkan raja terpenuhi. Tapi, Bharata, putra tercintanya, malah menolak jabatan raja yang diperjuangkan oleh ibu kandungnya dengan membabibuta. Justru, Bharata hanya bersedia menjadi “raja wakil” sebelum Ramawijaya kembali ke Ayodya.

Ketika Bharata mengetahui usaha kejam yang dilakukan ibunya agar Dasarata mengusir Rama, Bharata marah dan tidak bersedia untuk memerintah kerajaan ayahnya. Ia malah menyusul Rama ke hutan.

Di hutan, Rama malah menolak untuk kembali ke istana sebagai pewaris kerajaan. Rama berjanji, setelah 14 tahun, ia akan kembali lagi dan memerintah kerajaan. Ia menasihati Bharata agar mau memerintah Ayodhya dengan bijaksana.

Bharata pun mau menuruti Rama untuk kembali ke istana, dengan syarat, sambil membawa sandal Rama. Setibanya di kerajaan Ayodya, Barata tidak mau menyentuh jabatan tahta Sri Rama. Bharata justru meletakkan sandal Rama di atas singgasana sebagai lambang, bahwa ia memimpin kerajaan, hanya sebagai wakil Rama. Ketika Rama belum kembali, yang bertahta di Ayodya adalah sandal Rama.

Barangkali, di Indonesia ini, sangat banyak yang sifatnya seperti dayang Mantara dan Dewi Kekayi. Segala cara kotor dilakukan, agar bisa mendapatkan Jabatan. Semua cara haram boleh dilakukan demi mendapatkan Jabatan. Banyak orang beramai-ramai membeli jabatan dan membeli status pegawai negeri. Banyak orang berkuasa di pemerintahan malah memperjualbelikan jabatan. Fenomena jual beli jabatan itu terus semarak muncul kasusnya di berbagai daerah di Indonesia.

Sungguh masih jarang orang Indonesia yang memiliki sikap seperti Bharata. Ketika Bharata tahu bahwa jabatan itu bukanlah haknya, ia lebih memilih menjadi wakil sebuah sandal. Sandal kakak tercinta sekaligus Raja yang berhak bernama Sri Rama.

Bagi Bharata, lebih baik sandal yang menjadi raja Ayodya. Daripada ia menyerobot atau membeli jabatan orang lain yang lebih berhak. Barangkali, Bharata hendak berpesan, orang-orang yang memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar, derajatnya tidak lebih baik dari sebuah sandal. Tanpa harus membeli jabatan pun, sandal itu bisa menjabat sebagai raja. Atau, jangan-jangan, mereka yang masih membabibuta memburu jabatan atau menjual jabatan, melakukan berbagai tipu muslihat dan kecurangan demi sebuah kemenangan politik dan kekuasaan, derajatnya lebih rendah dari sebuah sandal?

Lihat juga...