hut

BMKG Terus Petakan Potensi Tsunami di Indonesia

Editor: Koko Triarko

LAMPUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terus memetakan potensi bencana tsunami di sebagian besar pesisir pantai di Indonesia. Selain itu, BMKG juga telah membangun sistem peringatan dini tsunami yang dikenal dengan ‘Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)’. Infrastruktur InaTews sebagai sistem monitoring sangat penting, dengan adanya 295 sumber gempa sesar aktif di Indoenesia.

Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng., menyebutkan, 295 sumber sesar aktif itu juga terus diindentifikasi. Peta rawan tsunami pun sudah disusun. Hal tersebut menjadi tugas BMKG sebagai penyedia informasi gempa bumi dan tsunami, selain menyampaikan informasi dan peringatan dini berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami.

Menurutnya, sebagai dukungan infrastruktur InaTEWS, BMKG telah memiliki 176 broadband seismograph (alat pencatat gempa), 137 tide gauges (alat pengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis), dan 336 accelograph (alat perekam getaran tanah).

Semua alat tersebar merata di semua pulau dan provinsi yang ada di Indonesia. Sejumlah peralatan dipasang pada wilayah multibencana.

Dr. Ir. Muhamad Sadly, M.Eng., Deputi Geofisika BMKG -Foto: Henk Widi

“Salah satu wilayah yang dipetakan sebagai daerah multibencana ada di Selat Sunda, sesuai dengan data sejarah wilayah tersebut yang memiliki potensi gempa tektonik dan vulkanik,” ungkap Dr. Ir. Muhamad Sadly, Rabu (17/7/2019).

Menurutnya, pentingnya infrastruktur InaTEWS, salah satunya di Selat Sunda, membuat sejumlah alat dipasang di Provinsi Lampung dan Banten. Sebab, ada 4 potensi ancaman multibencana di Selat Sunda yang sudah dipetakan sesuai sejarah. Di antaranya gempa bumi, erupsi gunung api Gunung Anak Krakatau, tsunami dan longsoran Gunung Anak Krakatau. Potensi bencana yang banyak tersebut berisiko menerjang pesisir Lampung dan Banten.

BMKG mencatat, sejak berabad-abad silam di Selat Sunda sudah terjadi tsunami lebih dari 10 kali. Yakni, pada 1722, 1852, 1958, yang disebabkan oleh gempa bumi.

Peristiwa tsunami juga terjadi pada 416, 1883 dan 1928, berkaitan dengan erupsi Gunung Krakatau. Sedangkan tsunami pada 1851,1883, 1889 dipicu oleh aktivitas longsoran.

“Peristiwa tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018, merunut sejarah menjadi peristiwa yang pernah terjadi ratusan tahun silam, bukti tsunami tidak hanya akibat gempa bumi,” papar Muhamad Sadly.

Sebaran unsur tektonik di Selat Sunda sebagai penyebab tsunami juga terjadi akibat sejumlah patahan aktif. Di antaranya patahan Semangko, Mentawai, dan Ujung Kulon.

Selain di wilayah Lampung dan Banten, tsunami dalam sejarah juga terjadi di Pacitan pada 1840 dan 1859, selatan Jawa pada 1921, Pangandaran 1957 dan 2006,  Banyuwangi pada 1994.

Sejarah tsunami dan gempa bumi di Indonesia, membuat sistem pengamatan seismik terus dilakukan. BMKG dengan InaTEWS melakukan sistem analisa gempa bumi dan tsunami, didukung alat seismograph, tide gauges, dan accelerograph.

Melalui alat tersebut, produk berupa informasi gempa bumi dan tsunami akan disebarkan. Penyebaran informasi melalui diseminasi multimoda akan disampaikan ke sejumlah pemangku kepentingan.

Ia menegaskan, sejumlah unsur harus cepat tanggap akan adanya informasi terkait gempa bumi dan tsunami.

Unsur yang dilibatkan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, POLRI, media, komunitas masyarakat pantai dan wilayah berisiko.

Ia menyebut, peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG dalam waktu lima menit setelah gempa bumi terjadi di mana pun di wilayah Indonesia.

“Infrastruktur InaTEWS yang bekerja memberi informasi harus direspons dengan cepat,” kata Muhamad Sadly.

Masyarakat dan pemerintah daerah, juga harus tahu apa yang dilakukan ketika menerima peringatan dari BMKG. Pemerintah daerah bertugas memberikan arahan resmi tepat pada waktunya untuk evakuasi.

Selain itu, masyarakat harus bisa mengambil tindakan yang tepat ketika merasakan gempa bumi, mendapatkan peringatan tsunami dan arahan evakuasi.

Sejumlah infrastruktur InaTEWS, sebut Muhamad Sadly, juga didukung oleh unsur Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT). Salah satunya dengan pemasangan sejumlah buoy yang dikenal dengan buoy merah putih.

Sejumlah alat dipasang di sekitar pulau Anak Gunung Krakatau. Sejumlah  alat milik BMKG juga dipasang berupa sirine tsunami di Kota Agung Tanggamus, Kalianda, Lampung dan Pasuruan, Labuhan, Punimbang, Banten.

Keberadaan peralatan pengukur tinggi air laut, buoy, di perairan pendukung InaTEWS, diharapkan bisa dijaga oleh masyarakat. Sebab infrastruktur yang terjaga dari kerusakan atau pencurian akan memudahkan BMKG melakukan peringatan dini, jika terjadi gempa bumi disertai tsunami.

Kesadaran masyarakat menjaga infrastruktur InaTEWS sekaligus bentuk penyadartahuan masyarakat akan wilayah multibencana.

Lihat juga...