hut

BMPS Nilai Pemkot Bekasi Tutup Peluang Sekolah Swasta Berkembang

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, Ayung Sardi Dauly, menuding pemerintah telah menutup peluang sekolah swasta di wilayah setempat untuk  berkembang, menyusul penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di tingkat SMP.

“Tiga tahun terakhir ini, Pemkot Bekasi selalu meninggalkan masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berdampak pada sekolah swasta,” ungkap Ayung, di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, Pemkot Bekasi dalam perencanaan pendidikan selama ini, tidak pernah memperhatikan sekolah swasta. Pemerintah hanya menghitung kebutuhan sekolah negeri dengan alasan untuk memberi pelayanan pendidikan gratis kepada masyarakat.

Ayung Sardi Dauly, Sekretaris BMPS Kota Bekasi –Foto: M Amin

Menurutnya pula, sekolah swasta di Kota Bekasi bukan tidak bisa memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat. Tetapi, kendalanya ada di pemerintah sendiri, seperti pemberian dana BOS daerah yang tidak merata antara sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

“Dana BOS Daerah di Kota Bekasi berbeda antara sekolah swasta dan negeri. Untuk sekolah swasta Rp25 ribu, sekolah negeri Rp60 ribu,”ujar Ayung.

Pemerintah daerah beralasan, anggaran BOS terbatas. Pernyataan tersebut kontradiktif, anggaran kurang, tetapi USB bertambah, otomatis jumlah peserta didik bertambah yang ikut menjadi tanggungan dana BOS.

“Pemerintah membangun image, seolah-olah sekolah yang hebat itu dibangun pemerintah. Sedangkan sekolah swasta tidak bagus, ini namanya kolonial,” tandas Ayung.

Lebih lanjut dikatakan, banyak keluhan ke BMPS terkait kebijakan  USB. Setidaknya, tahun ini ada enam sekolah swasta sudah tutup karena tidak mendapatkan siswa baru. Sedangkan jumlah sekolah swasta terancam tutup ada 30 sekolah.

“Sekolah swasta tingkat sekolah dasar (SD) ada 300-an, SMP Swasta ada 236 sekolah,  86 sekolah swasta,  dan 134 SMK,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan terkait aksi guru swasta beberapa hari lalu, masih belum mendapat tanggapan dari Pemkot Bekasi. BMPS masih menunggu pertemuan formal dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Dia kembali menegaskan, jika tuntutan BMPS tidak mendapat respons, maka pihaknya akan membuat gerakan lebih lanjut, salah satunya membuat aksi lebih besar dan mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya jika SMP yang berkeberatan melaksanakan kegiatan belajar, maka akan diserahkan siswa tersebut ke pemerintah kota Bekasi.

“Kami juga akan melakukan somasi, karena Perwal yang diterbitkan itu juga melanggar, terkait penambahan USB,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, menegaskan, bahwa dalam Perwal dikatakan penerimaan PPDB dua tahap. Bahwa, penyusunan Perwal itu sudah didiskusikan dari jauh hari, dengan melibatkan pihak swasta.

“Ada kebijakan wali kota untuk mengatur, regulasi agar bisa melaksanakan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan anak usia sekolah,” paparnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!