hut

Dieksekusi, Baiq Nuril Tunggu Amnesti Presiden

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengungkapkan, sejak awal dirinya memerintahkan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak buru-buru mengeksekusi vonis Baiq Nuril yang merupakan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram yang terjerat kasus pidana UU ITE.

“Saya sudah menegaskan bahwa sejak awal saya menyatakan dan memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak buru-buru melakukan eksekusi. Apalagi saat ini setelah menerima surat permohonan ini, saya menyatakan eksekusi belum akan dilakukan,” kata Jaksa Agung, HM Prasetyo, saat menerima kunjungan Baiq Nuril di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Prasetyo mengungkapkan akan menunggu perkembangan kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Terutama menunggu kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti atau tidak, sehingga masih banyak perubahan yang akan terjadi.

“Kita tahun Pak Presiden memberikan perhatian khusus atas kasus Bu Baiq Nuril ini, apalagi ada permohonan dari masyarakat juga tentu akan menjadi pertimbangan Pak Presiden apakah akan memberikan amnesti atau tidak,” ujarnya.

Lebih jauh Prasetyo mengatakan, Baiq Nuril tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa ketakutan segera dieksekusi dimasukkan ke penjara.

Kejaksaan Agung akan melihat perkembangan selanjutnya, sebab pengadilan tidak hanya mencari keadilan dan kebenaran tapi juga memperhatikan kemanfaatan dari putusan  kasus tersebut.

“Tentu kita punya pertimbangan mengapa kita belum melakukan eksekusi dari putusan tersebut, setelah mendengar opini-opini tentang perasaan keadilan yang tengah berkembang di masyarakat melihat kasus tersebut,” ujarnya.

Baiq Nuril mendatangi Kejaksaan Agung didampingi oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, yang menyebutkan ada 132 permohonan penangguhan eksekusi terhadap Baiq Nuril oleh Kejaksaan Agung RI.

“Dari DPRD provinsi dua permohonan, DPRD kota tiga, DPRD kabupaten 14, lembaga 36, dan perorangan 76,” kata Rieke.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro, menegaskan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Baiq Nuril murni dakwaan tunggal dalam Pasal 27 ayat (1 Jonto Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Peninjauan Kembali (PK).

“Dalam Kasasi sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jonto Pasal 45 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang ITE. Sehingga perbuatan itu dianggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana. Posisi BN waktu itu sebagai Terpidana dan Terdakwanya BN dan diadili sesuai dakwaan JPU,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro, saat jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Majelis Hakim Kasasi, sebut Andi, mengatakan terdakwa terbukti melanggar, dihukum penjara 6 penjara dan denda Rp500 juta. Karena merasa tidak puas, akhirnya, Terdakwa ajukan PK ke MA. Maka, Peninjauan Kembali di khazanah hukum negara diatur di KUHAP dan ada 3 alasan yang membuat orang bisa mengajukan PK.

“Perkara proses itu apabila sudah tingkat kasasi sebenarnya sudah berakhir, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Alasan PK yang diajukan terpidana Baiq Nuril bahwa dalam putusan kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Itu salah satu alasan yang disebutkan di KUHAP. Itulah alasan dan keberatan Pemohon PK,” jelasnya.

Lihat juga...