hut

Garap Lahan Ili Wengot, Petani di Flores Pernah Dipenjara

Editor: Mahadeva

LARANTUKA – Kawasan hutan lindung di Ili Wengot, telah digarap oleh warga secara turun temurun. Terutama warga yang tinggal di Desa Hikong, Kabupaten Sikka dan Desa Boru Kedang dan Boru di Kabupaten Flores Timur.

Hutan lindung yang berada di perbatasan antara dua kabupaten di Pulau Flores tersebut, dulunya menjadi kebun milik warga dari ketiga desa tersebut. Warga menanam padi ladang dan jagung, serta tanaman umur panjang seperti kemiri.

“Dalam penggalian sejarah, kami menemukan sudah ada tiga kali penetapan kawasan hutan lindung. Dua kali sebelum Indonesia merdeka, dan sekali setelah Indonesia merdeka,” sebut Thomas Uran, Direktur LSM Ayu Tani, LSM yang mendampingi warga petani  di daerah terdsebut, Rabu (17/7/2019).

Thomas menyebut, ada sekian ribu hektare lahan, yang sebelumnya merupakan tanah kelola masyarakat kini telah beralih menjadi hutan lindung. Masyarakat disebutnya, tidak mengetahui proses penetapan tersebut.

Antonius Lado dan Theresia Guo suami isteri petani dari desa Hikong kabupaten Flores Timur di areal kebun kopi miliknya di dalam lahan hutan lindung yang dikelola dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).Foto : Ebed de Rosary

Sejak kejadian penangkapan petani yang menggarap di dalam kawasan hutan, pihaknya melihat masyarakat serasa terasing dari tanahnya sendiri, terasing di negerinya sendiri. Kondisi tersebut memantik Ayu Tani bangkit, untuk berjuang bersama petani.

Antonius Lado, Ketua kelompok tani Desa Hiikong menuturkan pait getirnya perjuangan petani di daerah tersebut. Sebelumnya, lahan kebun petani di dalam kawasan hutan menjadi lahan garapan sejak nenek moyang. “Puncak masalah di 1984, saat ada proyek reboisasi dari pemerintah. Petani yang menggarap di dalam kawasan hutan lindung dilarang menggarap di dalam kawasan hutan,” tandasnya.

Ketiadaan lahan garapan, membuat kehidupan petani merana. Tuntutan hidup, mendorong petani tetap nekat masuk ke kebun yang telah lama ditinggalkan. “Tahun 2000-an, kami masuk garap lahan dan ditangkap di 2002, dengan alasan tidak memiliki izin. Ada 10 petani masuk penjara, enam dari desa Hikong kabupaten Sikka dan empat orang dari desa Boru kabupaten Flores Timur,” sebut Anton.

Sejak ada kebijakan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kehidupan petani mulai teratur. Pendapatan mulai bisa dinikmati, dan kehidupan perekonomian keluarga mulai menggeliat. Dirinya senang, diperbolehkan pemerintah mengelola hutan seperti sedia kala. “Saya senang, bila tetap tidak boleh, maka pilihan hidup saya cuma dua saat itu. Kalau tidak merantau mencari kerja di luar daerah, maka saya menjadi pencuri untuk menghidupi keluarga,” ungkapnya sambil tersenyum.

Theresia Guo, isteri Anton menambahkan, selama 10 bulan di dalam penjara, anak dan isteri para petani juga dilarang menggarap lahan tersebut. Petani lain menjadi juga tidak berani menggarap lahan di dalam kawasan hutan. Banyak yang beralih bekerja serabutan. “Selama suami di penjara anak saya masih berumur dua bulan. Saya terpaksa tingga bersama orang tua saya, agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi,” sebutnya.

Kini , Theresia bisa bersyukur karena diperbolehkan menggarap kembali lahan di dalam hutan lindung. Skema Hutan Kemasyarakatan menjadi solusi untuk warga agar bisa kembali bertani.

Lihat juga...