hut

Gubernur Sumbar Curhatkan Gaji dan Setoran Partai ke KPK

Editor: Mahadeva

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, ceritakan persoalan gaji dan setoran ke partai politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi), Kamis (18/7/2019).

Curahan isi hati (Cuhat) tersebut disampaikan pada Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Sumatera Barat dengan Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumatera Barat, dan Kanwil DJP Sumatera Barat – Jambi.

Dalam curahat yang ditujukan langsung ke Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, yang hadir pada momen tersebut, Irwan Prayitno menyebut adanya setoran kepala daerah dan legislator kepada partai politik (parpol). Hal itu disebutnya, berdampak pada penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, juga disampaikan mengenai besarnya ongkos Pemilu yang ditanggung peserta, serta kecilnya gaji kepala daerah.

“Begini, kepala daerah dan legislator itu, ada istilah setoran ke parpolnya, bisa setiap bulan, dan kadang ada tahunan. Hal itu dilakukan, karena parpol tidak punya dana cukup untuk menggerakkan roda organisasi. Nah, sementara gaji kepala daerah itu terbilang kecil, kalaupun cari cara lain, malah terkena kasus dan berurusan dengan KPK,” tandasnya Irwan.

Sementara, dari tubuh organisasi parta butuh uang untuk menggerakan partai. Membiayai kegiatan sekretariat dan kegiatan lain, semuanya membutuhkan uang. Dan dana tersebut sumbernya dari setoran tersebut.

“Parpol sekarang dapat uang Rp1.000 per suara, itu belum cukup. Parpol lalu minta ke kader yang jadi kepala daerah atau legislator. Akhirnya ketika minta, mungkin tidak cukup duitnya, cari-cari akhirnya ketangkap KPK. Coba kalau partai politik dibiayai oleh negara secara mencukupi, ada kemungkinan tidak akan banyak kepala daerah yang ditangkap KPK lagi,” tandas Irwan.

Begitu juga untuk biaya Pemilu, Irwan berpendapat, Pemilu dan Pilkada merupakan kepentingan negara untuk mencari pemimpin rakyat. Hal tersebut, seharusnya dibiayai oleh negara. Mulai dari awal sampai selesai kontestasi. Cara itu diperkirakannya, akan menjauhkan kepala daerah ataupun legislator melakukan hal-hal yang berusan dengan hukum. Kondisi saat ini terjadi karena pemilu masih membutuhkan banyak biaya yang harus ditanggung oleh peserta Pemilu.

Disebutkan Irwan, untuk kebutuhan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya Rp17 ribu per-orang. Artinya dengan sekian banyak TPS, maka minimal biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp5 miliar.  “Saya heran kalau yang maju birokrat, pasti dia korupsi, dari mana dapat Rp5 miliar. Makanya perlu ada dukungan dana, seperti yang saya harapkan, adanya dukungan dari pemerintah,” tegasnya.

Mengenai gaji kepala daerah, Irwan mengusulkan, agar ada peningkatan dari sisi jumlah. Alasannya, dari sisi kebutuhan kepala daerah sangatlah banyak. Salah satunya membantu masyarakat yang sedang kesusahan.

Saat ini tidak ada program dana hibah bantuan sosial. Sementara pemerintah melihat, ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Solusi yang terpikir untuk persoalan itu , membantu dengan gaji. Namun faktanya gaji tidak bakal cukup untuk memeratakan bantuan.

“Sekarang saya hitung, sekarang ini gaji gubernur ada Rp8 juta, dan gaji bupati dan wali kota sekitar Rp6 juta. Nanti ada warga sakit minta bantuan pakai apa, duitnya dari mana? Pakai hibah bansos nunggu tahun dianggarkan dulu, serba sulit, nggak dibantu, ini masyarakat kita yang sudah bantu dalam Pilkada, mau apa coba,” tandasnya.

Kepada wartawan Irwan, enggan berkomentar lebih banyak mengenai setorannya ke partai politik. “Kadang saya kasih, kadang tidak, dan masak tidak saya kasih. Kalau ada uang Rp1.000 saya kasih Rp1.000 atau Rp2.000 dan pokoknya macam-macam, kadang tiap acara, kadang tiap bulan, tiap tahun,” tandas Irwan Prayitno.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengkaji sebuah aturan, bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian juga melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kajian yang dimaksud, mengenai pemberian dana kepada parpol dari kepala daerah yang terpilih. “Soal kajian itu, sekarang sedang jalan. Kita melihat kajian itu sangat perlu dilakukan. Sebab parpol punya andil dalam melahirkan kepada daerah, sampai presiden. Kita juga akan kaji besaran anggaran untuk parpol karena anggaran saat ini, satu suara Rp1.000 masih sangat kecil. Mungkin ada formulasi lain,” pungkasnya.

Lihat juga...