hut

Guru dan Kepsek Tuding Wali Kota Bekasi Berbohong

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Guru dan Kepala Sekolah Swasta tingkat SMP dan SMA, tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) dan Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKSS) Kota Bekasi, menggelar aksi protes di depan Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (16/7/2019).

Mereka menilai, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, berbohong dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di tingkat SMP. Juga karena dinilai menyalahi aturan yang mencampuri wewenang alih kelola SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemprov Jawa Barat.

“Kepala Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Bekasi pembohong. Karena dalam pertemuan dengan BPMS di Yayasan Al-Watoniyah, secara tegas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan tidak ada penambahan USB dalam PPDB 2019, tapi faktanya ada 7 USB,” ujar Ketua BPMS Kota Bekasi, Supardi, usai diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

Supardi menegaskan, bahwa Wali Kota Bekasi dalam pertemuan dengan pengurus dan guru sekolah swasta tersebut, secara gamblang mengatakan, bahwa penambahan rombel baru sebatas wacana. Tapi, sebelum PPDB sudah ada penambahan USB. Hal lain,  Perwal Kota Bekasi terkait rombel juga bertentangan dengan Permendikbud dan Pergub.

Supardi, Ketua BPMS Kota Bekasi –Foto: M Amin

Supardi mencontohkan, dalam Permendikbud jumlah siswa per rombel ditentukan hanya 32 peserta didik untuk SMP, dan 36 orang untuk SMA. Tapi di Kota Bekasi per rombel bisa mencapai 40 hingga 42 orang. Dia mengaku memliki data sekolah mana saja yang jumlah siswa barunya lebih dari 40 orang.

Sekretaris BPMS, Ayun, mengaku aksi protes guru dan Kepsek swasta yang diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, didampingi staf ahli Wali Kota tersebut, tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, keduanya tidak bisa memberi jawaban dari keluhan pengelola, seperti guru dan kepsek swasta di Kota Bekasi.

Dia menegaskan, bahwa dalam pertemuan pada 11 Mei 2019 di Yayasan Al Watoniyah, Wali Kota Bekasi menegaskan tidak ada penambahan USB dan masih panjang prosesnya. Tapi dalam Perwal, ada penambahan 7 USB.

“Kenapa ada penambahan? Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab,” katanya.

Diakui Ayun, ada sekira sepuluh SMA/SMK swasta di Kota Bekasi tahun ajaran 2019 sudah tidak menerima peserta didik baru, karena tidak ada yang mendaftar. Tahun lalu juga demikian, puluhan SMP swasta di Bekas, tergerus.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, dikonfirmasi usai menerima perwakilan pendemo, mengatakan apa yang telah didiskusikan akan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi. Dia juga mengklaim, bahwa Perwal sebelumnya sudah lebih dulu didiskusikan dengan guru swasta di Kota Bekasi.

Inay, mengakui bahwa Permendikhud mengatur, bahwa jumlah penerimaan peserta didik baru per kelas hanya 32 untuk SMP, dan 36 untuk SMA. Tetapi, ada deskrisi dari kepala daerah dengan melihat jumlah peserta didik baru yang tidak bisa masuk ke swasta, karena biaya dan lainnya.

Inayatullah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi –Foto: M Amin

“Perwal ini yang mengatur bagaimana regulasi bisa dilaksanakan, tapi tetap mengacu sesuai permendikbud 32, artinya harus ada deskrisi dengan melihat banyaknya kebutuhan dari calon peserta didik baru itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengaku heran, karena tingkat kelulusan SD di Kota Bekasi hanya tertampung tidak mencapai 50 persen, masih jauh dari setengahnya dari data jumlah kelulusan yang ada. Artinya, ini ada yang salah. Inay pun mengaku ke depan akan melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

Aksi tersebut digelar sekira pukul 14.00 WIB siang, mereka menolak pendirian unit baru di Kota Bekasi tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana memadai. Kedua, menolak intervensi Wali Kota Bekasi terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK Negeri yang sudah dialihkelolakan ke Provinsi Jabar.

Selanjutnya menuntut Wali Kota Bekasi, agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta. Terakhir, stop paradigma memfasilitasi kebutuhan pendidikan masyarakat dengan membangun sekolah negeri baru.

Tidak puas dengan hanya diterima Kepala Dinas Pendidikan, mereka meminta dijadwalkan bertemua Wali Kota Bekasi. Jika tidak, mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dalam jumlah lebih besar, agar Pemerintah Pusat mengetahui sistem pendidikan yang dibangun di Kota Bekasi.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!