hut

Hak-Hak Anak “Down Syndrome” Belum Terpenuhi

Editor: Mahadeva

Susianah Affandy, Komisioner KPAI bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, saat memaparkan evaluasi pemenuhan hgak anak dengan down syndrom versi KPAI, Selasa, 23/07/2019. Foto: M. Fahrizal

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas khususnya down syndrome.

Susianah Affandy, Komisioner Komisi Perlindungan Aanak Indonesia (KPAI) Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat menyampaikan, data KPAI sampai Juni 2019 mencatat, terdapat 64 anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial.

Hasil pengawasan KPAI terhadap keberadan anak down syndrome diantaranya, anak-anak down syndrome tidak sedikit yang mengalami pengabaian di masyarakat. Kehadiran mereka masih dianggap sebagai aib keluarga.

“Penanganan anak down syndrome, seharusnya dilakukan Pemerintah dengan pendekatan carity. Bukan sekedar belas kasihan, sehingga harus ditempatkan dalam tugas dan fungsi kementerian Sosial,” tandasnya, Selasa (23/7/2019).

Pemerintah seharusnya mengubah paradigma charity, dengan paradigma pemenuhan hak. Sehingga, semua kementerian dan lembaga, memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Mulai dari catatan sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pengasuhan dan sebagainya.

Kemudian, anak down syndrome dianggap berbeda dengan anak disabilitas lain seperti tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra. Anak down syndrome tidak bisa mengenali diri sendiri, memiliki keterbelakangan IQ, fisik-mental dan daya tahan tubuh yang juga lemah.

Hal itu menyebabkan anak-anak tersebut memiliki masalah perkembangan psikomotor, berisiko tinggi mengalami congenital defeacts dan organic disorder seperti celiac disease, hipertiroidism, gastrointestinal defeacts, dan masalah pendengaran.

“Kemandirian anak down syndrome, sangat ditentukan oleh pengasuhan orang tua dan keluarga. Sebagian besar keluarga sering mengalami patah arang dalam proses pengasuhan. Temuan KPAI, ada dua penyebab sebagian besar orang tua membiarkan anak down syndrome tumbuh ala kadarnya,” tambahnya.

Karena tiadanya pengetahuan soal pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Faktor inilah yang menyebabkan anak-anak down syndrome sampai dewasa tidak memiliki kemandirian, mulai dari merawat diri (mandi, makan, ganti baju dan lain sebagainya) sampai menjalankan fungsi sosialnya.

Kemudian persoalan kemiskinan. Anak down syndrome membutuhkan sarana dan prasana untuk proses tumbuh kembang dan pemenuhan hak. Di pedesaan, kehadiran anak down syndrome oleh sebagian besar masyarakat kerap kali dianggap sebagai aib, kutukan. Hal itu sering diikuti dengan kebijakan pemasungan terhadap anak tersebut.

Anak-anak down syndrome sering mengalami bulliyng di sekolah dan lingkungan. Dampaknya, mereka sering menarik diri dari teman-teman dan sekolah. Anak down syndrom rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan mental menyebabkan mereka tidak mampu mengenali reproduksinya. Hasil “Tindak pidana kekerasan seksual kepada anak down syndrom banyak dilakukan oleh orang-orang dekat. Baik kedekatan dengan korban dari keluarga maupun tetangga,” ujarnya.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual kepada anak down syndrom di Pringsewu, Lampung pada Februari 2019, dilakukan oleh saudara kandung dan ayahnya. Kasus kekerasan seksual menimpa anak down syndrome di Pontianak pada Juni 2019, dilakukan oleh ASN. Pada April 2019 kasus di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung, anak down syndrome menjadi korban kekerasan seksual sampai melahirkan. Masih ada kejadian lain seperti di Lamandai Kalimantan Tengah, dan daerah lain yang tidak terpublikasi media massa.

Atas dasar realitas sosial tersebut KPAI mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No.8/2016. PP untuk upaya pemenuhan hak antara lain, PP tentang perlindungan, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan anak down syndrome. Selama ini, pemerintah memaksakan sistem pendidikan inklusi untuk anak down syndrome. Seharusnya, sistem pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak down syndrome.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!