hut

HAN, Kapankah Pelibatan Anak di Politik Berakhir?

Editor: Mahadeva

Ena Nurjanah, Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (GENERASI) saat wawancara ringan dengan Cendana News, Selasa (23/7/2019) - Foto M Fahrizal

JAKARTA – Peristiwa kerusuhan 22 Mei 2019 di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan demonstrasi massa di 26 Juni 2019   menjelang putusan MK, membuktikan masih adanya anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas politik. 

Ena Nurjanah, Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (GENERASI), mengatakan, anak-anak tersebut datang dari luar Jakarta. Mereka memiliki semangat pembelaan yang tinggi terhadap tokoh atau kelompok tertentu.

Namun, ada juga yang tidak paham maksud kedatangan mereka. Mereka datang hanya berdasarkan ajakan atau suruhan orang dewasa. “Semua yang dilakukan oleh anak-anak sudah bisa dipastikan merupakan hasil tindakan orang dewasa. Dunia politik sama sekali bukan ranah yang anak-anak pahami. Anak-anak tidak pernah punya kepentingan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi orang dewasalah yang memiliki agenda dan kepentingan dengan menggiring anak-anak  dalam kancah politik praktis,” tutur Ena, dalam wawancara santai dengan Cendana News, Selasa (23/7/2019).

Ena menyebut, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) No.35/2014, sebenarnya sudah secara gamblang menyatakan larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik. Produk hukum tersebut, memuat poin tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap para pelanggar pasal tersebut.

Pasal 87 undang-undang tersebut menyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan pelarangan pelibatan anak dalam politik, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000. “Dengan melihat kasus yang masih hangat terjadi, pelibatan anak dalam dunia politik nampaknya belum ada kata berhenti. Anak-anak masih terus saja menjadi komoditas politik. Kerentanan pemahamanan  anak telah dijadikan sarana bagi mereka yang punya ambisi untuk memasukkan pemahaman orang dewasa dalam benak anak-anak  yang polos,” tandasnya.

Menurut Ena, anak-anak sesungguhnya berada dalam tahap pemikiran yang sangat kaku, sempit, dan tidak luwes. Pandangan moral mereka masih sangat lemah. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan.

Anak adalah figur yang masih terus tumbuh dan berkembang. Cara berpikir mereka masih terus berproses untuk menjadi matang. Maka, wajar jika seorang anak mudah kagum dengan tokoh yang mereka lihat dan diangga mempunyai kekuatan atau popularitas. “Kerentanan cara berpikir anak, juga membuat seorang anak dengan mudah tunduk kepada pihak yang lebih berkuasa, punya otoritas, baik itu orangtua, guru, maupun orang dewasa lainnya yang memiliki relasi kuasa atas dirinya,” jelasnya.

Ena melihat, di Hari Anak Nasional (HAN), justru kasus kekerasan terhadap anak semakin bertambah dan tidak berhenti. Intensitas serta kualitasnya juga meningkat. “Pemerintah dalam membahagiakan anak, jangan hanya formalitas membuat kegiatan, gebyar, yang hanya dinikmati oleh segelintir anak Indonesia. Dan sangat miris jika melihat fakta dilapangan, kekerasan, ketidakadilan terhadap anak masih terlihat dimana-mana,” tandasnya.

Sudah saatnya pemerintah melindungi anak-anak, Undang-Undang tentang perlindungan anak diharapkan berjalan dengan baik. Dan keseriusan pemerintah akan pemenuhan hak-hak anak lebih ditingkatkan, lebih diperhatikan. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!