hut

Hutan Kemasyarakatan, Solusi Kebutuhan Kebun dan Konservasi

Editor: Mahadeva

LARANTUKA – Wukoh Lewoloroh, sejak 1932 telah ditetapkan menjadi hutan tutupan semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda di 1932.

Oleh Pemerintah Indonesia, kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara, melalui SK Menteri Kehutanan RI No.124/KPTS-II/90 dalam RTK 126, dengan fungsi sebagai hutan lindung.

Direktur Ayu Tani Mandiri Flores Timur, Thomas Uran – Foto Ebed de Rosary

Secara geografis kawasan seluas 12.960 hektare (ha) tersebut, berada di dua wilayah kabupaten yaitu, Flores Timur dan Sikka. Ili Wengot, merupakan salah satu hamparan yang berada dalam kawasan hutan tersebut. “Sejak ditetapkan sebagai hutan lindung tahun 1990, masyarakat kehilangan areal kelola. Hal ini semakin menjadi problem dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk,” sebut Direktur Ayu Tani Mandiri Flores Timur, Thomas Uran, Rabu (17/7/2019).

Persoalan tersebut kemudian mendorong untuk mencari jalan tengah, sebagai jembatan antara kebutuhan lahan bagi petani dan kebutuhan konservasi untuk kepentingan yang lebih luas.

Pendekatan kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan oleh masyarakat. Usaha petani dampingan Ayu Tani berbuah manis, saat Bupati Flores Timur dijabat Simon Hayon. Bupati di 2008 meminta petani kembali menggarap lahan di dalam kawasan hutan, dengan syarat tidak boleh membuka lahan baru dan merusak kawasan hutan lindung.

“Kami mendampingi efektif sejak sejak 2002. Kita mengawali dengan membuat semacam dokumentasi tentang buku mengenai kilas balik perjuangan masyarakat dalam memperoleh tanah ulayat,” terangnya.

Saat itu bupati memberikan lahan seluas 50 ha. Setiap Kepala Keluarga (KK), mendapat lahan seluas 0,5 ha. Skema pengelolaan dengan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Bila selama tiga tahun masyarakat dapat melaksanakan syarat-syarat yang sudah disepakati, pemerintah berjanji memperluas kawasan PHBM, untuk digarap masyarakat dari ke-tiga desa.

Di 2011, pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan memberikan SK Pencadangan areal kelola kepada masyarakat seluas 214 ha. Pemberian dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 215/2011, tertanggal 10 Oktober 2011.

Kemudian ditindaklanjuti SK Penetapan Areal Kerja oleh Bupati Flores Timur, dengan  mengeluarkan SK Izin Usaha Pengelolaan (IUP) No.215/2011, seluas 214 ha. Lahan tersebut diperuntukan bagi 422 keluarga petani yang terbagi dalam 14 kelompok tani.

Mereka berasal dari Desa Hikong, Desa Boru Kedang dan Desa Boru. Luasan lahannya mencakup hamparan Baologun, Tige Gulo, Watu Ruha, Terang Gete dan Wolo Mage. Menurut Thomas, melihat skema perhutanan sosial dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat sangat mendukung sebab diharapkan lahan HKm dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi. Ini sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi petani maupun pemerintah,” ucapnya.

Skema Hkm, membuat petani dapat kembali masuk kawasan hutan, dan kembali berkebun. Difasilitasi Ayu Tani, disepakati satu petani paling tidak menanam lima jenis tanaman ekonomis. Pilihan utamanya kopi, kelapa dan kakao sebagai strata atas. Kemudian ada aneka buah alpukat dan sawo. “Sementara tanaman strata bawah masih dicari apa yang lebih cocok seperti lengkuas, kunyit dan lainnya,” terangnya.

Antonius Lado, petani asal Hikong yang mendapatkan lahan HKm, selama tiga tahun pertama menanam tanaman umur pendek, seperti umbi-umbian, tembakau, pisang, singkong, padi dan jagung. Hasil panennya sangat bagus. Memasuki tahun keempat, hasil panen mulai menurun, sehingga diganti tanaman umur panjang seperti kopi, kakao dan kelapa, serta aneka buah seperti kakao dan sawo. “Saya waktu itu berpikir kopi bagus untuk ditanam sehingga saya mulai menanam kopi dan kakao,” ujarnya.

Beberapa petani menanam katuk, nanas dan akan ditambah dengan kelor. “Sejak diijinkan menggarp lahan di hutan lindung kami menjadi senang. Sebelum ada HKM kami bekerja serabutan dan lebih sering diberi upah dengan padi, jagung, pisang dan lainnya, bukan uang,” kenang Anton.

Theresia Guo, isteri Anton menyebut, buah hasil panen kebun seperti pisang, ubi jalar, singkong, nanas dan sawo dijual dipinggir jalan, dipajang di sebuah pondok sederhana. “Uang yang diterima setiap hari berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Dengan uang itu, bisa membeli kebutuhan rumah tangga, saat kopi dan hasil kebun belum dipanen,” tuturnya.

Lihat juga...