hut

INDEF: Investasi Migas Indonesia Belum Memuaskan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

Peneliti INDEF, Center Energy, Abra Talattob, memaparkan soal kondisi investasi migas di Indonesia, Minggu (28/7/2019). - Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kinerja investasi migas di Indonesia masih belum memuaskan karena hingga semester I 2019, realisasi investasi migas baru mencapai USDD 5,21 miliar atau 35 persen target 2019 atau USD 14,79 miliar.

“Investasi migas Indonesia belum memuaskan. Padahal investasi migas merupakan syarat mutlak untuk dapat meningkatkan produksi migas nasional, memperkuat ketahanan energi nasional dan sekaligus menambah sumber penerimaan negara,” kata peniliti INDEF, Center of Energy, Abra Talattop pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Problem Defisit Migas dan PR ke Depan’, Minggu (28/7/2019) sore.

Sejak 2014, jelas dia, investasi hulu migas selalu mengalami penurunan. Sementara itu, realisasi investasi migas sepanjang 2018 tercatat tumbuh sebesar 14,9 persen menjadi US$ 12,69 miliar, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014.

Jumlah tersebut terdiri atas investasi hulu migas sebesar US$ 11,99 miliar, tumbuh 16,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara investasi hilir tercatat sebesar US$ 689,66 juta, turun 10,92 persen dibandingkan 2017.

Adapun investasi hulu migas tahun 2018 tercatat hanya 84,65 persen dari target sebesar US$ 14,75 miliar.

“Rendahnya realisasi investasi migas tersebut menjadi anomali di tengah suburnya terobosan kebijakan yang telah ditelurkan pemerintah. Salah satunya seperti skema Gross Split yang digadang-gadang dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar bagi investor,” ujar Abra.

Melalui skema gross split pemerintah menjanjikan simplifikasi proses bisnis, prosedur dan administrasi dalam melaksanakan kegiatan operasi perminyakan. Sehingga diharapkan mampu mendorong investor untuk lebih giat berinvestasi. “Buktinya, hanya ada 14 blok yang berhasil dilelang dengan skema gross split dalam 2 tahun terakhir,” tukasnya.

Menurutnya, yang sangat penting untuk menjadi perhatian investor adalah soal stabilitas hukum dan politik, bukan sekedar insentif yang dijanjikan pemerintah.

Ciri dari investasi migas yang sangat capital intensive dan berorientasi pada investasi jangka panjang. Maka menurutnya, wajar jika isu utama yang mesti diantisipasi oleh investor adalah potensi gejolak politik yang berujung pada perombakan kebijakan baik secara minor maupun bersifat mayor.

Karena setiap perubahan kebijakan mesti dilakukan dengan smooth, melalui dasar kajian yang kredibel dan proses dialog yang terbuka dan setara dengan stakeholders.

Berkaitan dengan isu tersebut, Abra mengimbau pemerintah harusnya juga bisa menjawab dan meyakinkan investor. Bahwa pemerintah berkomitmen dalam mengurangi risiko instabilitas hukum dan politik. Juga di sisi lain dapat menunjukkan potensi keuntungan kepada investasi di sektor migas.

Apalagi dengan tren kenaikan harga minyak dunia yang saat ini telah menyentuh level USD 63 per barel atau telah mengalami kenaikan 18 persen sejak awal 2019, mestinya bisa menjadi peluang dan stimulus untuk menarik investasi hulu migas lebih masif lagi.

Apalagi dengan kecenderungan semakin tegangnya hubungan Amerika Serikat-Eropa dengan Iran maupun instabilitas politik di Timur Tengah. Ini juga sebetulnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggaet para investor migas karena relatif terjaganya suhu geopolitik di kawasan ASEAN.

“Namun lagi-lagi, hambatan domestiklah yang justru menjadi momok bagi investor migas,” tukasnya.

Upaya peningkatan investasi migas ke depan mestinya kata dia, didorong pada level eksplorasi dan juga menambah pasokan dari eksploitasi di blok-blok terminasi melalui strategi enhanced oil recovery (EOR).

Lihat juga...