hut

Izin Amdal Mpoin Pipaku Jember Mati, Dewan Meminta Berhenti Operasi

Editor: Mahadeva

JEMBER – PT. Bangun Indopralon Sukses (Mpoin Pipaku Jember) diminta untuk tutup menunjukan bukti perizinan yang legal dan sah oleh kalangan Komisi C DPRD Jember.

Jika belum bisa menunjukan izin tersebut, perusahaan diminta untuk menutup aktivitasnya secara sementara. Permintaan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi C DPRD Jember dengan pihak terkait. Rapat dengar pendapat (hearing) dilakukan setelah Mpoin Pipaku Jember melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah karyawannya.

Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono. Foto: Kusbandono.

Ketua Komisi C DPRD Jember, Siswono, dewan telah menerima laporan dari Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Jember mengenai PHK sepihak di Mpoin Pipaku Jember. “Sebelumnya DPRD Jember mendapatkan laporan dari Sarbumusi tentang adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan DPRD telah melakukan pengecekan langsung dilapangan dan mendapatkan berbagai temuan persoalan,” Kata Siswono, Kamis (18/7/2019).

Salah satu temuan adalah, perusahaan yang telah berdiri cukup lama tersebut tidak bisa menghadirkan izin Analisi Dampak Lingkungan (Amdal), izin industri dan jaminan keselamatan bagi pegawai serta pajak. “Hanya saja, dalam hearing, perusahaan mampu menghadirkan izin perusahaan yang telah mati pada 2018 yang lalu,” tandasnya.

Siswono menambahkan, saat ini rekomendasi dari DPRD Jember kepada perusahaan tersebut adalah ditutup sementara. Hal itu dilakukan, sembari menunggu hasil klarifikasi dengan menghadirkan bukti-bukti yang telah diminta. “Jika tidak bisa menghadirkan, maka rekomendasinya perusahaan tersebut di tutup,” tandasnya.

Sementara itu, perwakilan Mpoin Pipaku Jember enggan memberikan komentar kepada wartawan, usai mengikuti rapat dengar pendapat tersebut.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!