Jumlah Sekolah dan Guru di Balikpapan Perlu Ditambah

Editor: Koko Triarko

BALIKPAPAN – Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, masih menyisakan beberapa persoalan di sejumlah daerah, termasuk Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.  Beberapa persoalan yang ditemui adalah jumlah sekolah yang dirasakan masih kurang dibandingkan jumlah siswa pendaftarnya. Apalagi, jumlah kelulusan lebih besar dibandingkan dengan daya tampung sekolah.

“Selama lima tahun ini, belum ada pembangunan sekolah baru, hanya penambahan rombongan belajar dalam satu kelas saja atau cuma menambah ruang kelas baru,” kata Anggota Fraksi Hanura, DPRD Balikpapan, Gasali, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya, pembangunan sekolah berstatus negeri atau milik pemerintah harus diperbanyak untuk menampung jumlah siswa yang melakukan pendaftaran.

“Jumlah siswa yang lulus lebih banyak dibandingkan dengan daya tampung. Dengan sistem zonasi yang diterapkan, akan banyak siswa yang tidak tertampung,” ucapnya.

Anggota Fraksi Hanura DPRD Balikpapan, Gasali –Foto: Ferry Cahyanti

Namun demikian, pihaknya juga prihatin dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil masih kurang. Karena untuk menambah sekolah juga harus dibarengi dengan jumlah tenaga pengajar.

“Kalau untuk penambahan guru, Pemkot Balikpapan seharusnya getol mengomunikasikan, melobi ke pemerintah pusat untuk penambahan. Walau sejak 2014 hingga 2016 ada moratorium,” tegasnya.

Disebutkannya, tahun lalu memang ada penambahan guru, tetapi belum maksimal. “Ya, semoga tahun depan ada penambahan lagi dan jumlah sekolah negeri juga bertambah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan, pelaksanaan PPDB yang berjalan baru-baru ini, persoalannya karena daya tampung yang terbatas sehingga ada seleksi.

“Sekarang masalahnya daya tampung terbatas, karena daya tampung terbatas, maka ada seleksi,” bebernya.

Ia menjelaskan, penerapan zonasi ini sudah diterapkan tiga tahun terakhir. Hanya saja, pada tahun penerapannya banyak berbeda.

“PPDB 2018 dan 2017 ada lintas zonasi dan reguler. Kan sekarang tidak ada, jalur lintas zonasi dan lima persen prestasi,” katanya.

Dengan adanya sistem zonasi tersebut, maka ada pemerataan jumlah murid di sejumlah sekolah.

“Sekarang ada pemerataan jumlah siswa penuh. Dulu yang sekolah di ujung, kekurangan murid sekarang sudah penuh. Artinya, pemaksaan masyarakat bersekolah dalam zonasi bisa terisi. Sehingga tidak perlu jauh dan sistem zonasi itu anak-anak pintar bisa merata di seluruh Balikpapan. Berarti pemerataan kualitas itu sudah ada,” ulas Muhaimin.

Kendati demikian, pihaknya juga minta ke pemerintah pusat pengadaan tenaga pengajar juga ditambah. “Balikpapan konsisten melaksanakan sistem zonasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kewenangan pusat bantu kami. Pendistribusian guru bukan hanya kuantitas, tapi kualitas,” tutupnya.

Lihat juga...