hut

Kabupaten Kota di Kaltim Diminta Segera Bentuk Puspaga

Ilustrasi [Twitter]

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta kabupaten/kota segera membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), mengingat lembaga ini sebagai wadah strategis pembentuk karakter keluarga menuju keluarga sejahtera.

“Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hingga kini baru ada tiga daerah yang membentuk Puspaga. Masih ada tujuh daerah lagi yang belum,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Halda Arsyad di Samarinda, Jumat (19/7/2019).

Di tingkat provinsi sudah terbentuk Puspaga. Sedangkan Puspaga di tingkat kabupaten/kota yang baru terdapat tiga daerah itu adalah di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan di Kabupaten Berau.

Ini berarti masih ada tujuh daerah lagi yang belum membentuk Puspaga sehingga pihaknya terus mendorong agar segera terbentuk, yakni di Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

Ia juga mengaku bahwa untuk percepatan pembentukan Puspaga sekaligus memberikan pemahaman kepada kabupaten/kota tentang peran dan fungsi Puspaga, beberapa hari lalu pihaknya telah menggelar pelatihan.

Pelatihan tersebut tentang pengasuhan anak melalui penanaman nilai-nilai luhur bagi pengurus Puspaga Provinsi Kaltim, lembaga pemerhati perempuan dan anak, serta dari kabupaten/kota.

“Pengasuhan anak memegang peran sangat penting dalam sebuah keluarga karena akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak di masa mendatang,” ucap Halda.
Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan, ditambah lemahnya pemberdayaan keluarga dikhawatirkan menyebabkan anak dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Puspaga, katanya, menjadi tempat pembelajaran yang efektif dan strategis, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor psikolog maupun sarjana profesi bidang psikologi.

“Beberapa unsur tersebut juga merupakan prioritas dalam pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), apalagi di Kaltim sudah 80 persen menjadi KLA,” ujarnya. [Ant]

Lihat juga...