hut

Kemiskinan Masih Tinggi, Dana Desa di NTT untuk Gerakan Perekonomian

Editor: Mahadeva

KUPANG – Nusa Tenggara Timur, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, menjadi daerah termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.

Wakil ketua DPRD provinsi NTT Alexander take Ofong,SFil. Foto : Ebed de Rosary

Persentase penduduk miskin di NTT saat ini mencapai 21,09 persen. Jumlahnya meningkat 0,06 persen, bila dibandingkan dengan kondisi di September 2018. “Saya  mendorong kepala desa dan aparaturnya memanfaatkan secara baik dana desa untuk pertumbuhan ekonomi, serta memastikan terserapnya tenaga kerja di desa,” tandas Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take ofong, SFil, Jumat (19/7/2019).

Alex menyebut, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dana desa harus dipergunakan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan. Diyakininya, jika dilakukan NTT bisa terbebas dari kemiskinan.

“Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Pemerintah Daerah NTT,  harus bekerka keras dengan misi yang sama, guna pengentasan kemiskinan. Tentunya dilakukan dengan cara dan sistem kerja masing-masing lembaga,” tandasnya.

Menurut Alex, menurunkan angka kemiskinan tidak mudah dilakukan. Butuh kerja keras, cerdas, tersistematis dan terukur, dengan komitmen dan integritas yang kuat. “Dengan laporan dari BPS ini, bukan berarti NTT tidak berjalan maju. Sudah banyak gebrakan pembaharuan dengan visi tajam untuk kebangkitan dan kemajuan NTT, termasuk mengurangi angka kemiskinan,” terangnya.

Hanya saja, mantan pegiat LSM tersebut menyatakan, hasil yang dari upaya yang dilakukan baru akan terlihat di 2020 nanti. Diyakininya angka kemiskinan NTT bisa turun secara signifikan di tahun depan, dengan berbagai gebrakan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

“Kita perlu melihat dan mempelajari secara rinci dan cermat hasil rilis BPS ini. Ini dapat dijadikan panduan untuk meletakan perencanaan yang sistematis dan terukur. Saya mendorong Pemprov NTT dan semua stakeholder, serta seluruh masyarakat NTT melihat Rilis BPS ini secara positif dan bergotong royong menurunkannya,” tandasnya.

Beberapa indikator diklaimnya ditangani secara serius oleh pemerintah daerah, dalam sinergitas kerja sampe ke desa-desa. Berbagai langkah yang dilakukan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan dan perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi  NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si, menyebut, BPS Provinsi NTT menggunakan konsep kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. “Dari pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Hal ini diukur menurut Garis Kemiskinan (GK),” jelasnya.

Data BPS menyebut, persentase penduduk miskin di NTT pada Maret 2019 mencapai 21,09 persen. Jumlah itu meningkat 0,06 persen dibandingkan kondisi September 2018, dan menurun 0,26 persen dari kondisi Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 1,146 juta orang, atau meningkat 12.210 orang, bila dibandingkan kondisi September 2018. “Bila dibandingkan dengan Maret 2018 mengalami peningkatan 4.150 orang,” tandasnya.

Sementara perbedaan jarak antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tercatat saat ini masih tinggi. Pada Maret 2019, untuk kota, persentase penduduk miskin sebesar 8,84 persen sementara di desa sebanyak 24,91 persen.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!