hut

Korban Likuefaksi Balaroa Serukan Tolak Bayar Pajak

Lokasi perumnas Balaroa,Kecamatan Palu Barat, kota Palu, Sulawesi Tengah yang mengalami likuefaksi [Foto: Dokumentasi CDN]

PALU – Ratusan pengungsi korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, menyerukan aksi penolakan membayar pajak.

Aksi itu dilakukan, sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dianggap tidak memberikan sepenuhnya hak dan kewajiban kepada korban. Yaitu mereka yang kehilangan sanak keluarga, harta benda dan tempat tinggal saat bencana 28 September 2018 tersebut terjadi.

“Poin tambahan jangan membayar pajak dalam bentuk apapun. Bagaimana kita mau bayar pajak, sementara pemerintah tidak peduli dengan hak-hak kita yang menjadi korban bencana,” kata ketua Forum Likuefaksi Balaroa, Abdurahman Kasim, dalam rapat akbar yang dihadiri ratusan pengungsi korban likuefaksi Balaroa di Palu, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, percuma jika pengungsi korban bencana membayar pajak, namun hak-hak mereka tidak diakomodir. Padahal, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebagai pelayan masyarakat, wajib untuk menunaikan hak-hak tersebut.

“Belum ada kepastian tentang nasib kita sebagai korban bencana alam, baik itu menyangkut dana Jaminan Hidup (Jadup), hunian tetap, status lokasi milik korban bencana yang terdampak, masih maraknya aksi penjarahan di lokasi likuefaksi, serta kondisi pengungsi yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda, kos-kosan dan rumah keluarga,” jelasnya.

Diharapkan, seruan aksi itu mendapat dukungan dan diikuti oleh pengungsi korban bencana lain yang mengalami nasib serupa. Selain itu, dalam waktu dekat mereka juga berencana menggelar aksi besar-besaran, dengan mendirikan tenda pengungsian di depan Kantor Wali Kota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah.

Aksi akan dilakukan hingga hak-hak mereka ditunaikan oleh pemerintah daerah dan pusat selaku pengambil kebijakan. “Yang penting aksi demo yang kita lakukan jangan sampai membakar ban, kendaraan dan fasilitas umum, karena itu masuk pelanggaran pidana dan hukumnya penjara,” katanya.

Memasuki bulan ke-sembilan pasca-bencana, belasan ribu pengungsi korban likuefaksi masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sebagian terpaksa memilih mengontrak kos-kosan dan tinggal di rumah sanak saudara. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh pengungsi seperti dana jadup, huntara, dana stimulan apalagi huntap juga belum tersalurkan secara merata. (Ant)

Lihat juga...