KSU Derami Belum Ada Rencana Beralih ke Syariah

Editor: Koko Triarko

PADANG – Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatra Barat, belum berminat untuk beralih dari koperasi konvesional ke syariah. Meski kini pemerintah tengah mensosialisasikan lembaga keuangan, termasuk koperasi untuk beralih ke sistem tersebut.

Ketua KSU Derami Padang Sayu Putu Ratniati, mengatakan, saat ini koperasi yang dikelolanya belum berpikir untuk beralih ke sistem syariah. Hal ini karena sistem bunga yang diterapkan olek KSU Derami melalui unit usaha Tabur Puja, bunga kreditnya terbilang wajar dan tidak ada riba.

Ia menyebutkan, dari pengalaman pelatihan yang pernah diikutinya tentang koperasi syariah, pembedanya hanya satu, yakni akad. Karena dalam sistem koperasi syariah uang pinjaman yang diberikan kepada anggota harus jelas peruntukannya, dan ada saksi dalam transksi peminjaman uang tersebut. Selebihnya, antara koperasi konvesional dan koperasi syariah, menurutnya, hampir sama.

“Kami memang belum berpikir untuk menerapkan koperasi sistem syariah, karena dengan modal yang diberikan oleh Yayasan Damandiri sebesar Rp3 miliar itu, bukan modal yang terlalu besar untuk mengelola sebuah koperasi yang bersifat serba usaha. Sistem di koperasi ini unit usaha hanya satu, yakni Tabur Puja, mungkin unit ini yang dimaksud perlu disyariahkan. Kalau melihat ke koperasi lainnya yang telah menerapkan sistem syariah, adalah koperasi simpan pinjam,” jelasnya, Selasa (9/7/2019).

Ayu menyebutkan ,di Pulau Sumatra ini hanya ada satu koperasi yang menjadi mitra Yayasan Damandiri yang menerapkan sistem syariah, dan selebihnya masih bersifat konvesional.

“Jangankan kita dari jajaran pengurus yang belum berpikir beralih ke sistem syariah, anggota pun tidak ada keinginan agar KSU Derami menerapkan sistem syariah. Mungkin anggota melihat, dengan menerapkan sistem syariah, hanya berbeda soal akad dari uang yang dipinjam,” ungkapnya.

Tapi di sisi lain, Ayu memperkirakan dengan menerapkan sistem syariah di KSU Derami, mungkin saja memiliki satu manfaat, yakni modal usaha yang dipinjamkan kepada anggota atau nasabah Tabur Puja, tidak bisa disalahgunakan. Karena dalam sistem syariah, dalam akad itu jelas, uang yang dipinjamkan untuk apa, dan harus ada saksi dari setiap pencairan pinjaman modal usaha yang dilakukan.

“Kalau itu ada, maka tidak bisa lagi menyalahgunakan uang yang dipinjamkan Tabur Puja itu, kalau disalahgunakan, ya tanggunglah dosanya. Tapi sebenarnya tanpa syariah pun, secara tidak langsung sistem syariah itu sudah diterapkan, bagaimana pun yang tidak membayar uang yang dipinjamkan itu adalah dosa,” tegasnya.

Ayu menyatakan, sistem koperasi syariah kemungkinan besar tidak akan diterapkan di KSU Derami. Kecuali jika nantinya ada aturan yang mewajibkan koperasi menggunakan sistem syariah.

Dikatakannya, dari pelatihan yang diikutinya beberapa kali terkait koperasi syariah, Ayu mengaku sedikit banyak telah memahami bagaimana menerapkan dan menjalankan koperasi syariah.

Ia menjelaskan, secara umum koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan ghara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif, seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

“Jadi sebenarnya, tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Itulah yang saya pahami soal koperasi syariah,” sebutnya.

Lihat juga...