KY Terima 740 Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH

Editor: Koko Triarko

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Sepanjang semester I sejak Januari-Juni 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima 740 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan 443 surat tembusan. Mode penyampaian laporan masyarakat banyak menggunakan fasilitas pelaporan online, yang sistemnya sudah dikembangkan sejak 2018. 

“Jumlah laporan secara online yang diterima KY dalam satu semester ini sebanyak 111 laporan. Ada pun kebanyakan pelapor menyampaikan laporan tersebut melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 437 laporan, serta pelapor yang datang secara langsung ke kantor KY 133 laporan,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, di Gedung KY, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sukma menyebutkan, KY juga menerima informasi 59 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindak lanjuti oleh KY.

Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 318 laporan. Keluhan pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dalam sengketa tanah mendominasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim.

“Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 227 laporan. Data ini menggambarkan perkara perdata dan pidana yang berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif, merupakan sumber utama laporan masyarakat terhadap hakim. Perkara lainnya adalah tata usaha negara sebanyak 42 laporan, agama 39 laporan, dan tindak pidana korupsi (Tipikor) 22 laporan,” ujarnya.

Di tahun politik ini, lanjut Sukma, KY telah membentuk Desk Pemilu sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan.

KY melakukan pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, antara lain dalam perkara-perkara terkait money politic, penggunaan fasilitas negara, kampanye di rumah ibadah atau tempat pendidikan, dan lainnya.

“Untuk laporan masyarakat terkait pemilu yang dilaporkan ke KY berjumlah 21 laporan,” ujarnya.

Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan, sebut Sukma, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu 559 laporan. Kemudian berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sejumlah 53 laporan, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing 40 laporan. Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial masing-masing 11 laporan.

“Sementara itu, 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak 159 laporan, Jawa Timur 104 laporan, Jawa Barat 61 laporan, Sumatra Utara 56 laporan, Jawa Tengah 49 laporan, Riau 28 laporan, Sumatra Selatan 25 laporan, Banten 21 laporan,  Sulawesi Selatan 20 laporan, dan Sulawesi Utara 18 laporan,” paparnya.

Sukma mengakui, bahwa tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena  laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 106 laporan.

“Laporan lain tidak dapat diproses oleh KY, karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, pelapor tidak menggunakan identitas yang sebenarnya dan lainnya,” sebutnya.

Di samping itu, kata Sukma, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewenangan KY, dan ini menjadi tantangan untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat.

“Salah satunya melalui workshop terkait peran serta KY dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim di Padang, Yogyakarta, dan Lampung,” ujarnya.

Lihat juga...