hut

Lindungi Umat, MUI Lakukan Langkah Strategis

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merayakan tasyakuran milad ke-44. Diharapkan milad ini menjadi ajang muhasabah bagi MUI sebagai pelindung umat.

Milad yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla ini bertajuk Meningkatkan Pengkhidmatan dan Kemitraan MUI dalam Rangka Penguatan Ukhuwah Islamiyah dan Persatuan Bangsa.

Terkait tema tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Milad MUI ke 44, Lukmanul Hakim, menjelaskan, sejak dibentuk pada 27 Juli 1975 pengabdian MUI dilandaskan pada dua peran utama. Yakni, sebagai himayatullah ummah atau melindungi umat dan sodiqul hukumah atau mitra pemerintah.

“Sebagai himayatul ummah, MUI telah melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk melindungi umat Islam dari hal-hal yang buruk,” kata Lukman dalam sambutannya pada tasyakuran milad MUI ke 44 di Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Adapun hal yang buruk itu adalah dari makan dan minuman yang haram, dari kebodohan dan kemiskinan, paparan paham radikal dan terorisme, serta dari diskriminasi dan ketidakadilan.

Sedangkan sebagai sodiqul hukumah, jelas dia, MUI telah menjalankan berbagai program kerja yang saling mengisi dan melengkapi dengan program pemerintah.

MUI menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka membantu secara intens dan tanggung jawab pemerintah agar menjadi ringan.

Program tersebut antara lain mencakup bidang keagamaan, dakwah, halal, kerukunan umat beragama, pendidikan, ekonomi dan keuangan syariah. Serta bidang kesehatan, kependudukan, hingga masalah penyalagunaan narkoba dan terorisme.

Adapun di bidang perekonomian, MUI telah menorehkan catatan sejarah dalam tata perekonomian nasional. Yakni perkembangan bisnis syariah di Indonesia tak lepas dari peran aktif MUI yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil.

Hingga akhirnya pada tahun 1992 gagasan tersebut diadopsi ke dalam sistem hukum positif perbankan nasional dengan istilah bank syariah.

Sedangkan di bidang sertifikasi halal, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dan Komisi Fatwa MUI telah menunjukkan kepeloporannya dalam Sistem Sertifikasi dan Jaminan Halal secara profesional.

“Sistem sertifikasi halal MUI diakui dan diadopsi oleh lembaga-lembaga halal di seluruh dunia mencakup wilayah Asia, Australia, Afrika, Amerika, dan Eropa,” ujar Lukman.

Bahkan terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang akan segera diberlakukan, juga tak lepas dari peran aktif MUI.

Pembahasan sejak di tataran rancangan UU hingga sistem sertifikasi halal dengan berbagai pedoman pelaksanaannya  diadopsi ke dalam UU JPH, merupakan masukan dari MUI.

Menyadari bahwa arus perekonomian global juga telah menunjukkan perubahan arus yang sangat besar. Yakni, negara-negara di kawasan Asia mengambil peran penting dalam perdagangan dunia.

MUI pun menggagas pentingnya implementasi konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia, yang dilandaskan pada empat pilar utama. Yaitu keadilan, keumatan dan kerakyatan, kemitraan serta profesional dan kerja keras.

“Secara garis besar, Arus Baru Ekonomi Indonesia merupakan penegasan MUI tentang perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan penekanan pada pemerataan ekonomi,” ujar Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat itu.

Sehingga jelas dia lagi, guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkeadilan tersebut, diperlukan konsep Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional.

Selain itu, penting juga menyusun peta jalan (roadmap) pemberdayaan dan penguatan Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) berbasis syariah untuk penguatan, kemajuan, dan kemandirian ekonomi umat.

Pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat yang berkesinambungan harus terus didorong melalui Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI. Yakni dengan inkubator bisnis yang dikelola perguruan tinggi, pengusaha swasta, BUMN, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Sedangkan di sisi pembiayaan, perlu optimalisasi pemanfaatan Program Pendanaan Pemerintah. Khususnya jelas Lukman, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, Dana Program Ultra Mikro/Mikro (UMI) dari Kementerian Keuangan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Komisi KUR untuk memperkuat permodalan KUMKM yang dibina oleh ormas-ormas Islam dalam Payung MUI.

“Langkah ini harus dibarengi dengan pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya pembiayaan jangka panjang bagi korporasi berbasis syariah sebagai lokomotif perekonomian nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia yang merupakan hasil Kongres Ekonomi Umat MUI pada April 2017 di Jakarta, telah ditindaklanjuti dengan rintisan program di berbagai daerah.

Misalnya, toko ritel Lembaga Ekonomi Umat (Leu-Mart), bekerja sama dengan Koperasi Syariah dan Lembaga Ekonomi Umat MUI, penjualan berbasis daring bekerja sama dengan Lejel Home Shoping, Korea Selatan.

Ada pula Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dengan menggandeng beberapa lembaga keuangan, pengembangan agribisnis program domba nasional di Jonggol, Cianjur, Jawa Barat. Program ini kerja sama dengan korporasi nasional Medco Group.

Program penanaman kacang tanah nasional di Jambi bekerja sama dengan Garuda Food. Juga hingga pembukaan lahan sawit di Sumatera yang kelak akan dihimpun melalui wadah koperasi.

Dengan berpedoman pada dua peran tersebut, yakni sebagai himayatullah ummah dan sodiqul hukumah MUI menurutnya, akan terus berikhtiar untuk mendampingi pemerintah, berpartisipasi aktif dalam program pemerintah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

“MUI juga akan terus memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar dapat berjalan lebih baik demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Milad MUI ke 44 ini juga merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT atas terpilihnya Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2019-2014 mendampingi Presiden Joko Widodo.

Lihat juga...