hut

MA Berwenang Cabut ‘E-Court’ Pengacara Serang Hakim

Editor: Koko Triarko

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah -Foto: M Hajoran

JAKARTA –  Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah, menyatakan, bahwa MA berhak mencabut status pengguna terdaftar electronic court atau pengadilan secara elektronik, terhadap pengacara atau advokat yang menyerang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik.

“Konsekuensi yuridis pelaku sebagai advokat/pengguna terdaftar e-court atau pengadilan secara elektronik, bisa dicabut sebagai pengguna terdaftar terhadap perbuatan tersebut,” kata Abdullah, di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Hal tersebut, kata Abdullah, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik. Dalam pasal itu disebutkan, ayat (1) Mahkamah Agung berwenang melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar.

“Dalam ayat (3) juga menyebutkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa: a. teguran, b. penghentian hak akses sementara, dan c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun),” ujarnya.

Abdullah mengatakan, MA sangat menyesalkan tindakan atau perbuatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena tindakan atau perbuatan tersebut merupakan hal yang menciderai lembaga peradilan dan merupakan contempt of court.

“Semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing-masing. Hakim harus patuh pada kode etik hakim, panitera harus patuh kepada kode etiknya, jaksa harus patuh pada kode etik dan advokat juga harus patuh pada kode etiknya,” ungkapnya.

Lanjut Abdullah, masalah peradilan tidak hanya hakim dan aparat pengadilan saja, tetapi semua pihak yang berada di dalam ruang pengadilan/ruang persidangan harus menghormatinya. Karena semua punya kode etik masing-masing yang harus dijaga dan dihormati.

“Perbuatan yang dilakukan advokat yang diduga memukul hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak saja bertentangan dengan kode etik, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang pengacara berinisial D memukul hakim Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) di persidangan. Pengacara itu diketahui sebagai kuasa hukum pengusaha nasional, Tomy Winata.

“Semua sehubungan adanya tindakan penyerangan dari salah seorang kuasa oknum yang berperkara yang melakukan penyerangan kepada majelis hakim, yang sedang menangani perkara perdata nomor 223/pdt.G/2018/PN Jakpus, antara TW selaku penggugat melawan PT PWG selaku tergugat, dkk,” kata Pejabat Humas PN Jakpus, Makmur, kepada wartawan di PN Jakarta Pusat.

Lihat juga...