hut

MA: Bukan Ditolak, Permohonan Kasasi Paslon Prabowo-Sandi NO

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah meluruskan kabar yang tersebar di media, bahwa permohonan kasasi terkait dugaan pelanggaran terstruktur sistemik dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 Paslon Prabowo-Sandi ditolak MA. Namun, yang sebenarnya adalah permohonan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke verklaard disingkat NO.

“Putusan Mahkamah Agung menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya dari aspek syarat formal tidak terpenuhi,” kata Abdullah di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ditambahkan Abdullah, majelis hakim sendiri belum sampai tahap pemeriksaan substansi perkara, karena syarat formil tidak terpenuhi sehingga putusannya NO. Lain halnya dengan putusan menolak, kata Abdullah, artinya majelis hakim sudah memeriksa substansi perkara dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya.

“Majelis belum sampai memeriksa substansi permohonan. Istilah yang viral : ‘Mahkamah Agung Menolak Permohonan’ perlu diluruskan. Jika menolak maka majelis hakim sudah memeriksa substansi perkara dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya,” jelasnya.

Untuk itu tegas Abdullah, yang benar putusan dari MA adalah permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

“Jadi saya luruskan yang tepat adalah permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Niet Onvankelijke verklaard yang biasa disingkat NO,” tegasnya.

Sebelumnya, tersebar di media Mahkamah Agung (MA) memutus Menolak permohonan kasasi pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, soal dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp 1.000.000, ( satu juta rupiah), bunyi putusan MA.

“Terhadap objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP) karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi incasu keputusan dimaksud tidak pernah ada,” bunyi putusan kasasi MA yang diketuai Supandi.

Sebelumnya, Paslon nomor urut 01 Prabowo-Sandi mempermasalahkan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga mengajukan kasasi ke MA. Namun, ditolak, dan untuk keduanya kalinya pascasidang MK, pasangan ini kembali mengajukan kasasi untuk kedua kalinya. Hasilnya, MA menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Lihat juga...