hut

Makanan, Komoditas Dominan Penyebab Kemiskinan di NTB

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat, makanan masih menjadi komoditas paling dominan berkontribusi terhadap garis kemiskinan dibandingkan komoditi komoditas lain bukan makanan.

“Dibandingkan komoditas non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, makanan masih menjadi komoditas paling dominan berkontribusi terhadap kemiskinan di NTB,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Arrief Chandra, di Mataram, Senin (15/7/2019).

Pada Maret 2019, sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk pedesaan.

Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2019 tercatat sebesar 14,56 persen, sementara pada September 2018, jumlah penduduk miskin sebesar14,63 persen.

Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin selama periode September 2018 sampai Maret 2019 yaitu sebesar 0,07 persen.

Sementara jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 384,65 ribu orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 351,31 ribu orang atau 13,45 persen.

“Untuk indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019,” katanya.

Hal tersebut mengindikasikan, bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin NTB cenderung mendekati garis kemiskinan.

Kemudian Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil.

Lebih lanjut Arrief menambahkan, untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,379. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio Maret 2019 naik sebesar 0,007 poin. Sedangkan distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,34 persen.

“Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,92 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 18,96 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah, mengatakan, pada tahun anggaran 2019, APBD NTB benar-benar dimaksimalkan untuk penanganan program pembangunan yang sifatnya skala prioritas.

Selain digunakan untuk penanganan bencana gempa Lombok, juga akan dimaksimalkan untuk penanganan kemiskinan, melalui berbagai program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dengan memaksimalkan dana desa.

Melalui program sistem satu data yang dicanangkan Pemprov NTB, berbagai program pembangunan yang dijalankan melalui OPD bisa terkoordinasi dengan baik, apa yang menjadi kendala di lapangan juga bisa lebih cepat ditangani.

Lihat juga...