hut

MK: Strategi Penyelesaian PHPU Dilakukan Satu per Satu

Editor: Koko Triarko

Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono -Dok: CDN

JAKARTA – Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menyatakan, MK sudah mempunyai persiapan tersendiri menghadapi penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019.

Secara khusus, peningkatan layanan secara optimal dilakukan oleh MK. Misalnya, penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis IT yang sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas MK, sehingga menjadi lebih efisien dalam bekerja, terutama untuk menyiapkan dukungan administrasi peradilan.

“Kalau secara sarana dan prasarana, kesiapan ruang sidang menjadi concern bagi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Karena semua aktivitas pada akhirnya berpusat di persidangan. Karena itu juga, keamanan terus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk memastikan proses peradilan, terutama persidangan berjalan dengan lancar,” kata Fajar, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Fajar, meskipun Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, tetapi strategi penyelesaian perkara PHPU dilakukan satu per satu. MK menyelesaikan perkara PHPU Presiden terlebih dahulu, setelah itu MK menyelesaikan perkara PHPU Legislatif.

“Kalau dalam Pemilu 2014 dilaksanakan sidang penanganan perkara perselisihan hasil Pileg dulu, ada jeda dan kemudian dilaksanakan sidang penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres. Secara umum tidak ada masalah, dan tidak ada perbedaan yang berarti. Pemilunya serentak, tetapi penanganan perselisihan hasil pemilu tetap terpisah,” ujarnya.

Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun. Pada penanganan PHPU Legislatif 2019 ini, peningkatan layanan secara optimal akan dilakukan MK pada 9 Juli sampai 9 Agustus 2019.

Sementara itu di Gedung MK, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), melalui kuasa hukum, Ridwan Saidi Tarigan menambahkan, sebanyak 3.000 bukti untuk Dapil Banten 3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti-bukti yang diserahkan berupa formulir C1 dan DA. Sebagian besar bukti yang diserahkan berupa formulir C1, sisanya formulir DA.

“Inti permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif yang diajukan oleh Partai Nasdem ke MK adalah ada selisih suara akibat penggelembungan suara yang beda antara yang tertera di formulir C1 dengan DA. Penggelembungan suara sebanyak 12.000 suara, ditemukan di daerah Cisauk, Sukadiri, dan Ciputat Timur,” ungkapnya.

Selain Partai Nasdem, ada tiga calon legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui kuasa hukum, Nurcahyati, juga menyerahkan tambahan alat bukti berupa soft copy maupun fomulir C1.

“Ketiga caleg PKB itu adalah Heril Pawiloy (caleg DPRD) Provinsi Papua Barat, Syarif Hidayatullah (caleg DPRD) Kabupaten Donggala, dan Nasrun Aswari dari Sumatra Selatan. Para caleg tersebut semuanya memersoalkan adanya penggelembungan suara,” sebutnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com