hut

MK Terima 260 Sengketa PHPU Legislatif 2019

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan registrasi terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi  (BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon.

“Sebanyak 340 permohonan yang diajukan ke MK pada masa pengajuan permohonan pada akhir Mei kemarin, dan MK hanya meregistrasi permohonan tersebut menjadi sebanyak 260 perkara,” kata Kepala Bagian Humas MK, Fajar Laksono di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Jumlah ini sebut Fajar, didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, dijumpai fakta bahwa dari 340 pengajuan permohonan terdapat partai politik yang sama dalam satu provinsi mengajukan lebih dari satu permohonan.

Oleh karena itu MK hanya memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut digabungkan menjadi satu perkara.

“Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua,” ujarnya.

Sementara itu kata Fajar, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

Seiring hal tersebut, sebut Fajar, pada Senin 1 Juli 2019 MK langsung menyampaikan salinan permohonan Pemohon kepada Termohon, partai politik, dan Bawaslu.

“Dengan demikian, 260 perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh MK. Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh 3 Panel Majelis Hakim yang terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi,” ungkapnya.

Menurut Fajar, Panel I terdiri atas Anwar Usman (Ketua), Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat (Anggota), Panel II terdiri atas Aswanto (Ketua), Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul (Anggota), dan Panel III terdiri atas I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams (Anggota).

“Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa-Jumat, (9-12/7) mendatang. Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan disampaikan kepada para Pihak pada Selasa (2/7), disertai dengan mengunggah jadwal sidang ke website MK, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh para pihak dan publik secara luas,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, batasan waktu MK untuk menuntaskan perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota adalah 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK.

Sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, MK memiliki waktu untuk memutus perkara dimaksud paling lama pada 9 Agustus 2019.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com