Pahami Reaksi Masyarakat, Kasus Baiq Nuril Murni UU ITE

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA  Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro, menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Baiq Nuril murni dakwaan tunggal dalam Pasal 27 ayat (1 Jonto Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Peninjauan Kembali (PK).

“Dalam Kasasi sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jonto Pasal 45 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang ITE. Sehingga perbuatan itu dianggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana. Posisi BN waktu itu sebagai Terpidana dan Terdakwanya BN serta diadili sesuai dakwaan JPU,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro, saat jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Majelis Hakim Kasasi, sebut Andi, mengatakan, terdakwa terbukti melanggar, di hukum  6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Karena merasa tidak puas, akhirnya, Terdakwa ajukan PK ke MA. Maka, Peninjauan Kembali di khazanah hukum negara diatur di KUHAP dan ada 3 alasan yang membuat orang bisa mengajukan PK.

“Perkara proses itu apabila sudah tingkat kasasi sebenarnya sudah berakhir, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Alasan PK yang diajukan terpidana Baiq Nuril bahwa dalam putusan kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Itu salah satu alasan yang disebutkan di KUHAP. Itulah alasan dan keberatan Pemohon PK,” jelasnya.

Untuk itu lanjut Andi, oleh majelis hakim PK setelah mempelajari seksama putusan kasasi berpendapat  alasan bahwa ada muatan kekhilafan hakim tersebut tak terbukti.

Putusan kasasi, lanjut Andi, sudah benar karena yang diadili adalah terdakwa Baiq terbukti bersalah. Alasan-alasan lain tidak terbukti, menurut majelis hakim PK putusan majelis kasasi tetap berlaku.

“Konsekuensinya memenuhi syarat melanggar UU ITE. Dengan adanya putusan itu maka proses hukum yang ditempuh Nuril sudah berakhir dan selesai. Kalau seperti diberitakan bahwa akan mengajukan amnesti itu hak yang bersangkutan,” ujarnya.

Dengan adanya putusan PK ini, kata Andi, MA bisa memahami reaksi pasca keputusan yang menolak PK yang diajukan Baiq Nuril baik dari masyarakat atau pihak terkait.

Selain itu ungkapnya, MA paham juga banyak orang berharap dan menaruh harapan kepada MA untuk mencari keadilan termasuk juga Baiq Nuril. Namun pihaknya juga minta dipahami fungsi dan kedudukan MA dalam menangani perkara kasasi dan PK.

“MA dalam mengadili perkara di tingkat kasasi pada prinsipnya berkedudukan sebagai judex juris, artinya MA tidak lagi mentaati fakta seperti halnya di PN dan Pengadilan Tinggi. Jadi MA dalam perkara kasasi hanya menilai masalah penerapan hukumnya apakah sudah tepat atau tidak, dan cara melaksanakan peradilan, apakah sudah tepat atau tidak serta tidak melampaui batas kewenangan,” ungkapnya.

Terkait perkara Baiq Nuril yang diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, lanjut Andi, kemudian ada pihak tidak puas dalam hal ini JPU. Mengajukan kasasi dan MA memeriksa dalam tingkat kasasi. Menerima dengan permohonan kasasi dari JPU dan membatalkan keputusan PN Mataram dengan alasan ada kesalahan dalam penerapan hukum.

“Karena perbuatan BN, kendati bukan secara langsung mendistribusikan dokumen elektronik sehingga tersebar. Menyadari bahwa di dalam HP itu ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terdakwa,” ujarnya.

Lihat juga...