Pemerintah Desain Skema Insentif Daya Tarik Investasi Infrastruktur

LONDON — Pemerintah telah mendesain skema insentif dalam upaya meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, terungkap dalam Forum Investasi Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 yang digelar, di Gedung Etc Venues Barbican, London, Selasa.

IIIF diadakan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, diadakan KBRI London bekerja sama dengan IIPC London, Kantor Perwakilan Bank Indonesia London, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan infrastruktur merupakan prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan nasional.

Dalam lima tahun ke depan, Indonesia tetap akan fokus membangun infrastruktur yang akan berdampak langsung secara sosial dan ekonomi. Prioritas selanjutnya, ujarnya, adalah reformasi birokrasi.

Pemerintah akan berupaya memastikan birokrasi ‘investment friendly’ untuk menarik lebih banyak investasi.

Indonesia mempunya potensi untuk menarik investasi di sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan urban development. Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan tanah. Namun saat ini regulasi pendukung telah dikeluarkan dan efektif diimplementasikan untuk mempermudah proses pembebasan tanah, sehingga mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

Bambang menyebutkan, sebagai alternatif, ujarnya pembiayaan proyek infrastruktur, Pemerintah menerbitkan instrument green finance seperti green sukuk sejak 2018, dan diperkuat dengan rencana penerbitan blue bond.