hut

Pemkot Bekasi Bongkar Pemukiman di Atas Lahan Milik PUPR

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

BEKASI — Tanpa perlawanan seimbang, pembongkaran bangunan di RT/RW 001/011 Pulogede, yang menempati lahan pengairan milik PUPR di Jalan Bougenvile Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, tetap dilakukan, Kamis (25/7/2019).

RH Siregar, Pengacara warga dari LBH Cakra nusantara. Foto: Muhammad Amin

Meski sudah ada upaya penahanan oleh puluhan warga bersama mahasiswa di pintu masuk jalan Bougenville, tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh ratusan Satpol PP dan aparat kepolisian. Sehingga bentrok kecil pun pecah dan ada tiga mahasiswa diamankan.

Berbagai upaya dilakukan bentuk negosiasi dari warga tapi penggusuran terus terlaksana. Warga pun terlihat pasrah dengan upaya Pemkot Bekasi melakukan pembongkaran penertiban di atas lahan milik pengairan tersebut.

Terpantau warga mengangkat perabotan untuk dipindahkan keluar rumah di pinggir jalan Bougenville. Bahkan ada beberapa rumah yang secara sukarela membongkar sendiri untuk memanfaatkan bahan bangunan seperti besi rangkap baja, kusen dan lainnya. Juga petugas PLN melakukan pembongkaran meteran di beberapa rumah warga.

Warga mengklaim sudah mendapat surat dari DPRD yang ditujukan kepada walikota Bekasi untuk meminta Pemkot Bekasi menunda dengan lebih dulu melakukan upaya persuasif sebelum dilakukan pembongkaran. Rekomendasi DPRD Kota Bekasi tersebut belum ada jawaban tetapi pembongkaran dilaksanakan.

“Harusnya tidak ada tindakan refrentif, pukulan dan lainnya yang dilakukan Satpol PP kepada mahasiwa dan warga yang menghalangi upaya pembingkaran tersebut jika memperhatikan surat dari DPRD Kota Bekasi,”ujar perwakilan mahasiswa Syaputra dari PMII.

Kuasa hukum warga dari LBH Cakra Nusantara, RH Siregar, menyesalkan sikap Pemkot Bekasi melakukan pembongkaran tanpa ada sosialisasi door to door terlebih dulu. Sementara warga yang menempati lokasi tersebut sudah puluhan tahun.

“Surat perintah satu sampai tiga, diberikan kepada warga dan keempat langsung perintah pembongkaran. Artinya tanpa sosialisasi,”tegas Siregar, di lokasi pembongkaran, Kamis (25/7/2019).

Dikatakan harusnya pemerintah bisa melihat dari sisi kemanusiaan dan pembongkaran tersebut secara tidak langsung sudah mencabut akar budaya sesuatu mestinya harus dilindungi. Atas hal tersebut dia mengaku akan melakukan upaya hukum dengan menempuh jalur pengadilan dan melaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM.

Dikatakan penggusuran tersebut mencerminkan ketidak adilan karena ada titik yang statusnya sama tetapi tidak dilakukan penggusuran.”Camat sudah menyampaikan bahwa pembongkaran lahan untuk normalisasi kali artinya ada dua sisi bantaran yang bersempadan langsung dengan kali yang harus dibongkar. Tapi ini hanya sebelah,”tukasnya bertanya kenapa?

Sementara Azhari, Kabid Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, dikonfirmasi dilokasi pembongkaran mengatakan bahwa pembongkaran berdasarkan perintah Wali Kota Bekasi dengan melibakan seluruh OPD.

“Saya tidak bisa negosiasi apapun, baik memberi waktu dan lainnya selama perintah Wali Kota Bekasi belum dicabut atau ada perintah lainnya. Jadi percuma diskusi panjang lebar untuk mencoba menghentikan pembongkaran karena akan terus dilaksanakan,”ungkap Azhari mengaku tidak bisa memberi keputusan apapun.

Di lokasi pembongkaran tidak ada terlihat Camat, atau pejabat setingkat kepala dinas di lingkungan Pemkot Bekasi. Pembongkaran dikawal ketat oleh ratusan Satpol PP dan aparat kepolisian.

Lihat juga...