hut

Pendataan Tanah di Bali Harus Berprinsip Kekeluargaan

Editior: Koko Triarko

DENPASAR – Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, menegaskan, pendataan pertanahan di Kota Denpasar harus dilakukan secara baik dan benar, dengan prinsip kekeluargaan. Sehingga dengan begitu bisa terwujud kota/kabupaten lengkap di Kota Denpasar, pada khususnya dan Bali pada umumnya.

“Kalau dengan ketulusan hati melaksanakan kegiatan ini, seberapa pun beratnya bisa dilaksanakan dengan bagus sesuai dengan acara catur marga,’’ tegas Rai Iswara, dalam Focus Group Discussion ‘Pendaftaran Tanah Menuju Kota/Kabupaten Lengkap di Kota Denpasar, Provinsi Bali’, yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara  Kota Denpasar bersama Universitas Gajah Mada di Denpasar Rabu, (10/7/2019).

Rai Iswara menyebutkan, dalam ajaran catur marga yang pertama harus dilakukan adalah Bhakti Marga, yaitu mensyukuri atas pekerjaan atau jabatan yang saat ini. Setelah bersyukur harus diikuti dengan menjalankan Jnana Marga, yakni meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara. -Foto: Sultan Anshori.

‘’Maksud dalam meningkatkan kualitas diri bagi konsultan yang mengarahkan kegiatan ini, agar diperjelas tekad dan tujuan dari penataan ini. Karena kelemahan kita selama ini adalah ketidakmampuan dalam mensosialisasikan pola pikir visi misi program yang sangat luar biasa,’’ imbuhnya.

Selain itu, kelemahan juga berada dalam ketidakmampuan mensosialisasikan kepada anggota maupun masyarakat. Sehingga kecerdasan atau tujuan dari kota/kabupaten lengkap ini tidak bisa dicapai. Dari kelemahan atau ketidakmampuan mensosialisasikan secara efektif, maka dalam Focus Group Discussion ini agar di stressing bagaimana mengefektifkan sosialisasi, sehingga cepat selesai, tentunya dengan sandaran harus tepat.

Tidak hanya itu, dalam menjalankan kegiatan ini juga harus bersandaran dalam Kriya Marga, yakni bekerja dengan baik, serta Yoga Marga, yakni fokus. Berbagai permasalahan harus dipecahkan, serta melakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi.

“Dengan hal tersebut, saya yakin harapan Presiden dan Menteri untuk Pendaftaran tanah menuju kota/kabupaten lengkap di Kota Denpasar Provinsi Bali, bisa tercapai,” tutur Rai Iswara.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Sudarman Harjasaputra, mengatakan, Presiden RI berkomitmen untuk menjadikan Bali termasuk Kota Denpasar menjadi kota yang lengkap pada 2019 ini. Sehingga Focus Group Discussion ini dilaksanakan dengan diikuti oleh pihak yang berkaitan.

Menurutnya, untuk menjadi Kota yang lengkap harus dilakukan pendataan dan pemetaan dengan tujuan memperbaiki kualitas data. Lengkap dalam hal ini adalah mensertifikasi seluruh bidang tanah yang ada di Kota Denpasar. Tetapi, bukan berarti harus disertifikasi seluruhnya.

“Artinya yang belum sertifikat kita sertifikasi, yang sudah sertifikat tapi belum ada data lengkap akan dipetakan, yang sengketa juga dipetakan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Kota Denpasar menjadi sebuah kota lengkap terpetakan,” jelas Sudarman Harjasaputra.

Menurutnya, pemetaan harus lengkap diibaratkan membangun rumah itu harus memasang keramik terlebih dahulu, setelah itu baru bisa mendata di mana bagusnya untuk ruang tamu, dapur dan kamar.

Begitu juga dalam pemetaan, kalau semua bidang tanah disertifikat dan dipetakan, akan mempermuda dalam pembangunan. Untuk mencapai itu semua, pihaknya maupun BPN tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak.

Jika seluruh bidang tanah sudah dipetakan, pemerintah akan cepat melakukan pendataan. Sehingga apa pun yang dibangun bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Bahkan, apa pun yang dikerjakan akan lebih efektif dan efisien.

‘’Maka dari itu, kami bekerja sama dengan UGM, Pemkot Denpasar melalui Perbekel, Lurah di masing-masing lingkungan,’’ tandasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!