hut

Penetapan Caleg Terpilih di Kulon Progo Belum Bisa Dipastikan

Logistik pemilu, ilustrasi -Dok: CDN

KULON PROGO – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dapat memastikan kapankah penetapan calon anggota terpilih DPRD Kulon Progo pada Pemilu 2019 dapat dilakukan.

Hingga kini KPU Kulon Progo belum mendapat salinan Buku Registrasi Perkara Konstitusi, atau Akta Registrasi Perkara Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Sampai hari ini, kami belum mendapat informasi Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) atau Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK). Kami juga tetap menunggu surat KPU RI,” kata Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah, Sabtu (6/7/2019).

Diharapkan, penetapan caleg terpilih dapat segera dipastikan. Hal itu mempertimbangkan, jadwal pelantikan DPRD Kulon Progo telah ditetapkan pada 12 Agustus 2019. “Kami berharap keputusan segera terbit, karena jadwal pelantikan pada bulan depan,” tandasnya.

Ibah mengatakan BRPK dan ARPK, merupakan dasar penetapan kursi dan calon anggota terpilih DPRD Kulon Progo. Untuk itu diharapkan, surat dari MK dan KPU datang secepatnya, agar bisa segera dilakukan penetapan. “Rencana awal, caleg terpilih ditetapkan 3 Juli, tetapi karena BRPK belum turun, penetapan ditunda. Hingga saat ini justru tidak ada kepastian. Kami masih menunggu BRPK yang dikirim ke KPU dan KPU menindaklanjuti ke KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota,” katanya.

Pada rapat pleno penetapan caleg terpilih, KPU Kulon Progo tidak mengundang caleg yang bersangkutan. Yang diundang perwakilan dari pengurus partai. “Untuk caleg terpilih tidak diundang, namun maksimal tiga hari pascaditetapkan, KPU Kulon Progo akan mengirimkan hasil keputusannya ke caleg terpilih sebagai tembusan,” jelasnya.

Setelah rapat pleno, KPU bekerja sama dengan DPRD Kulon Progo, akan mempersiapkan pelantikan yang rencananya akan digelar di Agustus 2019. “Dalam jangka panjang ke depan, kami juga tidak berhenti bekerja begitu saja. KPU akan siapkan pendidikan pemilih, dan mengurusi apabila ada legislatif yang PAW (Pergantian Antar Waktu),” kata Ibah.

Untuk persiapan pelantikan, KPU Kulon Progo mendorong agar caleg terpilih terutama muka baru, mempersiapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Peraturan KPU No.20/2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota dalam Pemilu 2019, apabila caleg tidak melaporkan harta kekayaannya, maka ia tidak bisa dilantik.

Meskipun belum ada penetapan secara resmi dari KPU Kulon Progo terkait perolehan kursi dan caleg terpilih, setiap parpol sudah bisa memperhitungkan perolehan kursi. Termasuk nama-nama yang terpilih untuk duduk di kursi dewan.

Dari 40 kursi yang ada, PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak 12 kursi, kemudian PAN enam kursi, Gerindra enam kursi, PKB, PKS, Golkar masing-masing lima kursi, dan NasDem satu kursi. “Parpol yang mendapat kursi di DPRD Kulon Progo hanya tujuh parpol,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo yang juga Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulon Progo, Akhid Nuryati, mengatakan, setelah pelantikan, DPRD juga akan menentukan alat kelengkapan dewan seperti pimpinan dewan dan komisi. “PDI Perjuangan saat ini masih menunggu kongres partai dulu sebelum menentukan siapa yang maju menjadi pimpinan dewan,” tandas Akhid. (Ant)

Lihat juga...