hut

Pengelolaan DAS Kampar, Bebaskan Sungai dari Sampah Plastik

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatra menggelar tindak lanjut pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar dengan stake holder terkait.

Tujuannya, untuk menyelamatkan DAS sebagai sumber kehidupan masyarakat sepanjang daerah aliran sungai.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Amral Fery, mengatakan, kerusakan di daerah aliran sungai selama ini terjadi dikarenakan berbagai persoalan, seperti penambangan liar, ilegal loging, pendangkalan, galian c dan sampah.

“Untuk itu, dengan berbagai persoalan kerusakan di daerah aliran sungai, perlunya penanganan dari pihak terkait, agar persoalan daerah aliran sungai ini tidak berdampak kepada kerusakan yang lebih besar,” ujarnya, Rabu (3/7/2019).

Amral Fery menyatakan DAS Kampar termasuk salah satu DAS utama di Provinsi Riau yang berhulu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. DAS Kampar melewati 6 kabupaten yaitu Pasaman dan Limapuluhkota di Sumatera Barat dan Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi di Provinsi Riau.

Sebenarnya, manfaat keberadaan sungai Kampar sangat besar untuk masyarakat. Sebut saja beberapa yaitu adanya PLTA Kotopanjang yang menyediakan listrik untuk 2 provinsi tersebut.

Selain itu terdapat usaha budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung, pertanian, perkebunan dan tentunya untuk kebutuhan domestik masyarakat.

Ia menyebutkan, saat ini kondisi daya dukung dan daya tampung DAS Kampar dalam kondisi kritis. Kerusakan ditandai dengan berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu, abrasi, kebakaran hutan, penambangan ilegal yang pada akhirnya menyebabkan banjir.

Berkurangnya pasokan air ke waduk PLTA Kotopanjang yang menyebabkan pasokan listrik berkurang. Sedangkan pencemaran berasal dari limbah domestik rumah tangga, perkebunan, pertanian dan budidaya perikanan.

“Kita di P3E Sumatera berupaya untuk memulihkan DAS Kampar dengan menyusun beberapa program prioritas yang diusulkan untuk pemulihan. Misalnya adalah peningkatan tutupan lahan di daerah hulu dengan melakukan penghijauan dan reboisasi,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini hal yang perlu dilakukan agar ada program dalam pengelolaan setiap daerah aliran sungai tersebut. Sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang ekonomi dan juga bermanfaat untuk membantu peningkatan perlistrikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Sumatera Barat, Siti Aisyah, mengungkapkan, perlu dicari solusi dalam menjaga kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Apalagi pencemaran daerah aliran sungai sering terjadi karena limbah domestik dan berbagai persoalan lain yang mengakibatkan kerusakan pada aliran sungai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Siti Aisyah/Foto: M. Noli Hendra

Ia menyebutkan, untuk DAS Kampar itu, ada terjadi pendangkalan debit air, sehingga mengakibatkan waduk Koto Panjang berkurang.

Dugaan hal itu, terjadinya kondisi yang demikian akibat ilegal logging, tumbuh dan berkembangnya areal perkebunan sawit dan karet yang dulunya wilayah resapan air, hilang begitu cepat.

“Dampaknya operasional PLTA Koto Panjang terganggu dan bila curah hujan tinggi banjir juga terjadi di Kabupaten 50 Kota. Belum lagi ketika musim kemarau, debit air berkurang drastis sehingga tidak mampu menggerakkan turbin. Akibatnya, pasokan listrik berkurang dan terjadi pemadaman bergilir,” ujarnya.

Sedangkan ketika musim hujan tiba, permukaan air di bendungan akan melebihi debit normal yang mengakibatkan area di sepanjang sungai akan rawan banjir, daerah Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai daerah tangkapan air juga menerima imbas.

Untuk itu, penting rasanya menyarankan DAS yang di hulu juga menjadi perhatian PLN dan mengajak pakar lingkungan memberdayakan masyarakat daerah aliran sungai.

Artinya, juga diperlukan pengendalian yang menyebabkan daerah aliran sungai tidak tercemar. Salah satunya yakni pengendalian pada limbah domestik seperti sampah.

“Saya juga melihat perlu pengelolaan sampah  secara mandiri, sehingga ada bank sampah. Dengan demikian, sampah yang terbuang tersebut tidak mencemari aliran sungai. Namun, menghasilkan dari sisi ekonomis,” paparnya.

Kemudian, pemanfaatan hutan kemasyarakatan dengan ini dapat mencegah kerusakan daerah aliran sungai.

Apalagi, tingkat erosi dan sedimentasi akan menurun, banjir dan longsor dapat dicegah, dan keanekaragaman hayati akan meningkat, serta juga menyerap karbon yang diperlukan untuk pengendalian perubahan iklim.

Aisyah berharap, dengan masukan dan solusi dalam pertemuan dengan stake holder terkait dan pemaparan dari para pakar di bidangnya, dapat mencarikan solusi dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

Persoalan kerusakan yang terjadi pun, dapat diminamilisir dan daerah aliran sungai dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan yang positif.

Lihat juga...