hut

PPDB 2019 di Bali Timbulkan Banyak Masalah

Editor: Koko Triarko

DENPASAR – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Bali sudah selesai dilakukan. Namun, proses ini meninggalkan sejumlah persoalan, yaitu tidak diterimanya sejumlah siswa di sekolah-sekolah. Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, mengatakan, pihaknya sampai hari ini terus mendata berbagai laporan terkait beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan ini.

Pria yang akrab disapa Umar ini mengaku, pihaknya belum bisa menilai apakah sistem ini gagal atau tidak, tetapi pihaknya berharap Pemda Provinsi Bali mempunyai skema yang bisa mendukung sistem zonasi ini.

Sebab, sistem ini baru diterapkan dalam dua tahun terakhir dan terus diupayakan perbaikannya. Dalam upaya perbaikan itu, Pemda juga punya andil besar, misalnya menyiapkan infrastruktur pendidikan, khususnya di zona atau wilayah yang tidak ada sekolah sama sekali.

“Secara umum memang ada masalah. Meski begitu, saya tetap yakin sistem zonasi ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali,” ujar Umar, saat ditemui di Kantornya, Kamis (11/7/2019).

Menurut Umar, dilihat jumlah siswa yang akan masuk sekolah dalam level SMP dan SMA, cukup tinggi. Untuk SMP, misalnya, jumlah tamatan ada 13.000 lebih, tetapi sekolah SMP Negeri hanya sedikit, itu artinya perlu penyesuaian infrastruktur terhadap jumlah tamatan yang ada.

“Di samping itu, pemda perlu memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang ada, sehingga dapat membantu kesulitan yang dihadapi oleh pemda,” imbuh pria lulusan UGM Yogyakarta Ini.

Sementara itu di lain tempat, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal zonasi, gagal total.

Koster menyebut, sistem zonasi jarak rumah ke sekolah yang digunakan dalam PPDB 2019 kali ini meninggalkan sejumlah persoalan.

Tidak meratanya jumlah sekolah membuat PPDB 2019 menjadi tak adil. Ke depan, ia berniat membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur PPDB 2020.

“Saya harus mengatakan, bahwa sumber persoalan ini adalah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka ke depan, tahun yang akan datang saya akan menerbitkan Pergub tersendiri dan tak sepenuhnya mengikuti peraturan menteri. Karena peraturan itu betul-betul menimbulkan masalah,” kata Koster.

Menurutnya, kuota 90 persen untuk zonasi jarak terlalu besar. Kemudian perangkingannya yang tidak menggunakan NEM atau nilai ujian membuat tak adil. Mengingat di Bali juga tak semua Kecamatan memiliki sekolah negeri.

“Menurut saya, ini adalah peraturan gagal total yang tidak menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah. Saya sebagai kepala daerah di Bali, tak akan menjalankan cara-cara seperti itu,” tandas Gubernur asal Buleleng ini.

Lihat juga...