hut

PPDB Balikpapan Kebobolan Kuota Gakin

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin -Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Jumlah pendaftar pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur keluarga miskin di Balikpapa, tahun ini meningkat hingga empat kali lipat. Di sejumlah sekolah, tingginya pendaftar dari jalur ini menggerus kesempatan bagi masyarakat yang akan mendaftar dari jalur Bina Lingkungan dan Reguler.

“Karena pendaftar dari jalur tersebut wajib diterima, sehingga memangkas kuota di jalur lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, Senin (8/7/2019).

Muhaimin mengakui, pihaknya kebobolan karena jumlah pendaftar dari jalur gakin meningkat hampir 400 persen.

Dua sekolah yang mengalami lonjakan pendaftar jalur gakin adalah SMP Negeri 5. Dari 15 kuota yang disediakan, ada 65 anak yang mendaftar. Sementara di SMP Negeri 12, adar 48 anak yang mendaftar dari jatah yang diberikan 20 kursi.

“Pemerintah sudah mengatur kuota untuk masing-masing jalur. Jika kuota gakin bertambah, maka kuota dari jalur lain otomatis berkurang,” imbuh Muhaimin.

Disdikbud mengaku tak memprediksi peserta PPDB berstatus gakin mengalami lonjakan sangat signifikan. Sebagai solusi, Disdikbud mempertimbangkan menyebar siswa gakin tersebut ke sekolah lainnya.

“Kami akan cari sekolah yang masih mempunyai kursi tak terisi setelah daftar ulang. Yang penting mereka kami fasilitasi terdaftar di sekolah negeri,” ungkapnya.

Fenomena maraknya calon peserta didik dari keluarga miskin itu, kini diteliti Disdikbud. Apakah penggunanya benar-benar berasal dari kelompok tersebut, atau ada penyalahgunan.

Muhaimin mengatakan, jalur ini hanya mensyaratkan pendaftar memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

“Kalau disalahgunakan, ini kontraproduktif. Kami akan mencari jalan keluar, agar ke depan lebih baik,” katanya,

Fenomena lainnya adalah sekolah yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara telah terisi penuh oleh calon peserta didik. Hal itu karena banyaknya perumahan murah yang dibangun di kawasan tersebut, dan berdampak pada jumlah anak usia sekolah.

Persoalan utama kisruh PPDB adalah kurangnya sekolah. Bak buah simalakama, bila pemerintah menambah sekolah, maka harus menambah jumlah pengajar. Sedangkan saat ini kisruh pengangkatan guru masih terjadi di tingkat pusat.

Dalam waktu dekat, Disdikbud Balikpapan akan mengusulkan kepada wali kota untuk mensyaratkan pengembang perumahan menyediakan sarana prasarana untuk sekolah. Minimal, pengembang menyerahkan sebagian lahannya ke negara, agar dibangunkan gedung sekolah.

Jika kebijakan itu tidak diberlakukan, PPDB tahun depan diprediksi akan jauh lebih buruk, lantaran jumlah penduduk makin banyak, sementara jumlah fasilitas pendidikan tidak bertambah dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Lihat juga...