hut

Putusan Sela PHPU Pileg, Sidang 14 Perkara Tidak Dilanjutkan 

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Tahun 2019, Senin (22/7/2019) menyebut, ada 14 perkara tidak bisa dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian.

Ketua MK Anwar Usman pada sidang pembacaan putusan sela PHPU PIleg 2019, Senin (222/7/2019) – Foto M Hajoran Pulungan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menyebut, 14 perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, karena berbagai kriteria alasan hukum. Seperti ditarik oleh Pemohon, adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, ataupun Pemohon yang tidak membacakan permohonan dalam persidangan.

“Ada lima perkara yang dinyatakan dengan alasan hukum permohonan ditarik, di antaranya perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Jawa Timur Dapil Malang 6, perkara  yang diajukan Partai Nasdem untuk Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 6, dan perkara yang diajukan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 2,” kata Anwar Usman, saat membacakan putusan sela sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Legislatif (PHPU Pileg), Senin (22/7/2019).

Empat perkara yang dinyatakan, posita dan petitum tidak bersesuaian di antaranya, perkara yang diajukan Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim 1, dan perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8.

Kemudian, untuk perkara yang Pemohon-nya tidak bersedia membacakan permohonan adalah, perkara yang diajukan Partai Golkar untuk Provinsi Jawa Timur Dapil Pamekasan 1, dan Provinsi Sumatera Utara Dapil Langkat 1. “Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir,” ucap Anwar lebih lanjut.

Sementara, putusan sela dari sidang Panel 1, yang dipimpin Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih, Mahkamah memutuskan dan menetapkan 44 perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan. Persidangan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak yang berperkara.

Mahkamah melalui Wakil Ketua MK, Aswanto, menyebut, perkara yang lanjut pada sidang pemeriksaan, di antaranya perkara yang diajukan Partai Hati Nurani Rakyat, perkara yang diajukan Partai Gerindra, perkara yang diajukan Partai Pesatuan Indonesia (Perindo), perkara yang diakukan Partai Golkar.

Selanjutnya perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa, perkara yang diajukan Partai Nasdem, dan perkara yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perkara-perkara tersebut dilanjutkan dalam sidang mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta pembuktian.

Sidang lanjutan dimulai Selasa (23/7/2019) pukul 08.00 WIB.  “Penyampaian terhadap tujuh perkara tersebut sekaligus undangan resmi untuk sidang yang akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2019 pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Panel I Lantai 2 MK dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli pihak-pihak. Sehingga, untuk saksi dan ahli diminta untuk menyerahkan identitas serta keterangan tertulisnya selambat-lambatnya sebelum sidang besok dimulai,” jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada 9 Juli 2019 hingga 12 Juli 2019. Agendanya, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon, serta mengesahkan alat bukti. Pada tahap selanjutnya, Mahkamah juga telah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta pengesahan alat bukti.

Lihat juga...