hut

Realisasi Alokasi DBH Kaltim, Rp1,8 Triliun

Editor: Koko Triarko

Kepala Perwakilan SKK Migas, Kalsul Saifudin -Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi, menghimpun realisasi alokasi dana bagi hasi (DBH) 2018 Provinsi Kalimantan Timur, senilai lebih dari Rp1,8 triliun.

Ada pun dari nilai transaksi jasa, yaitu vendor lokal yang bermitra dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM), membukukan transaksi senilai 134,21 juta dolar Amerika. Sementara transaksi barang berkisar 19.4 juta dolar Amerika. Data tersebut untuk periode Januari 2018 hingga Mei 2019. SKK mencatat, sekitar Rp21.4 triliun (kurs Rp14 ribu) perputaran uang  dari satu perusahaan migas.

“Itu dari sekitar 167 supplier lokal yang berdomisili di Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan sekitarnya, yang bekerja sama dengan PHM,” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Saifudin, Jumat (12/7/2019).

Ia menyebutkan, daerah penghasil migas untuk wilayah Kaltim di antaranya Kota Samarinda, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Kutai Timur dan Penajam Paser Utara.

“Ada lima kabupaten dan kota penghasil migas dan ke enam adalah provinsi Kaltim, sehingga total prognasi realisasi DBH 2018 sebesar Rp1,8 triliun,” bebernya.

Saifudin meminta stakeholders daerah untuk mencontoh Bojonegoro, Jawa Timur, supaya tepat sasaran. Pemerintah menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang langsung bisa dirasakan manfaatnya sampai ke desa.

Menanggapi DBH Mineral dan Batu Bara, menurutnya riskan untuk Kaltim. Mengingat persentase hasil penjualan batu bara juga dibagi ke pemerintah.

“Dari 100 persen hasil penjualan, ada sekitar 13,5 persen untuk pemerintah. Dari bagian ke pemerintah itu, 6 persen untuk royalti, 7,5 persen untuk pengembangan yang dikelola oleh pemerintah pusat,” ulasnya.

Wahyu mengatakan, khusus untuk 6 persen royalti kembali dibagi 20 persen untuk pemerintah pusat, dan 80 persen bagi daerah penghasil. Dari 80 persen tersebut, Pemprov Kaltim kebagian 16 persen.

“Dari 32 persen untuk daerah penghasil dan 32 persen untuk daerah nonpenghasil. Saya utarakan, saat Rakernas Kepala Dinas ESDM daerah penghasil batu bara, Kaltim minta beberapa persen lagi untuk sarana prasarana pengawasan yang dilakukan 38 inspektur tambang,” imbuhnya.

Lihat juga...