hut

SDN Jatimekar-Bekasi Batalkan Kelulusan Puluhan Calon Siswa

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Sejumlah wali murid, mengaku kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan panitia penerima peserta didik baru (PPDB) 2019 di Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatimekar  VIII, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, karena membatalkan kelulusan puluhan peserta didik baru yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi.

Pembatalan tersebut terkait administrasi kependudukan (Adminduk) dari calon peserta yang tidak memiliki KK Kota Bekasi atau keterangan domisili di Kota Bekasi.

Diketahui, puluhan nama calon peserta didik baru tingkat SD tersebut pada Kamis (4/7/2019), sudah dinyatakan lolos seleksi dan diumumkan di sekolah setempat.

Tapi pada Jumat (5/7/2019), ketika wali murid datang untuk mengurus administrasi selanjutnya, terdapat puluhan nama dibatalkan sepihak dan harus mengikuti pendaftaran berikutnya dengan memenuhi ketentuan baru.

“Anak saya kemarin, terpampang dalam kertas pengumuman dan dinyatakan lolos. Hari ini saya datang bawa anak, untuk ukur baju dan daftar ulang, tapi ternyata nama anak sudah tidak ada lagi,”ungkap Rohani (29), menunjukkan foto bukti pengumuman anaknya lolos, kepada Cendana News, Jumat (5/7/2019).

Dia mengaku semua persyaratan sudah dipenuhi seperti keterangan domisili dan lainnya. Tapi, dia mengakui kartu keluarga bukan dari Kota Bekasi.

Pada Kamis, tertera di pengumuman hampir 70 peserta diumumkan lolos. “Tapi hari ini hanya tinggal 50 nama yang lolos,” ucapnya, bingung.

Wali murid lainnya, Wahid (38), mengaku kaget karena anaknya sempat dinyatakan tidak lolos setelah melihat kertas pengumuman. Pasalnya, pada Kamis kemarin dinyatakan lolos, saat pengumuman. Setelah dikonfirmasi, dia mengaku bahwa alasan panitia membatalkan kelolosan penerimaan anaknya, karena karena Nomor Induk KTP Wali Murid bukan dari Kota Bekasi.

“Panitia beralasan pada nomor induk KTP saya bukan dari Kota Bekasi. Padahal, nomor induk KK dan lainnya sudah beralamat di Kota Bekasi. Saya memang pindahan, tapi semua sudah di Kota Bekasi dari KK sampai KTP Kota Bekasi,” ungkap Wahid, seraya mengatakan, akhirnya Kepala Sekolah menerima anaknya setelah diberi penjelasan.

Kepala sekolah SD Negeri Jatimekar VIII, Rudi, kepada wali murid menjelaskan, bahwa aturan baru keluar pada malam hari, dan itu merupakan Peraturan Wali Kota Bekasi. Dalam Perwal tersebut, dijelaskan batas usia harus pas 6 tahun pada 1 Juli 2019.

Diakuinya, bahwa pengumuman tersebut atas kebijakan sekolah. Yang dibatalkan lolos seleksi banyak KK bukan dari Kota Bekasi.

“Bagi KK bukan Kota Bekasi harus melampirkan keterangan domisili. Dan, bisa mendaftar ulang di tahap berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, saat pengajuan Rombel, SD Negeri Jatimekar VIII mengakukan 72 pendaftar peserta didik baru. Saat ini, baru terverifikasi 50 peserta. Artinya, masih kurang 20an lebih.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, mengakui banyak sekolah yang sudah mengumumkan kelulusan tanpa koordinasi dahulu dengan pihak Dinas Pendidikan. Pengumuman tersebut jelas menyalahi, karena tanpa koordinas terlebih dahulu.

“Harusnya pengumuman tersebut ada tandatangan Disdik, atau cap dari Disdik. Itu sekolah yang tidak koordinasi sebelum mengumumkan hasil penerimaan. Kan di kertas itu tidak ada cap atau tandatangan pihak Disdik,” kata Inay.

Dia mengimbau kepada orang tua peserta didik baru, yang belum lolos seleksi tahap awal dapat berkoordinasi dengan sekolah setempat untuk dicarikan solusinya.

“Semua calon peserta didik baru memiliki kesempatan untuk sekolah di SD Negeri di Kota Bekasi asal memenuhi ketentuan,” pungkasnya.

Lihat juga...