hut

Tekan Jumlah Keberangkatan Buruh Migran Dimulai dari Desa

Editor: Koko Triarko

MATARAM – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, untuk menekan keberangkatan buruh migran ilegal dari NTB, harus dimulai dari desa, sejak proses perekrutan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS) melalui petugas lapangan (PL).

“Desa atau Kelurahan harus membuat regulasi melalui peraturan desa (Perdes), yang mengatur perekrutan buruh migran atau CTKI oleh PJTKI, mulai dari prosedur perekrutan hingga menyangkut legalitas PPTKIS yang merekrut,” kata Rohmi di Mataram, Senin (15/7/2019).

Dengan demikian, akan ketahuan mana PPTKIS legal dan ilegal, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat yang hendak berangkat ke luar negeri sebagai buruh migran bisa terjamin, dari keberangkatan, selama bekerja sampai kembali.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah/ Foto: Turmuzi

“Tapi yang terjadi selama ini, justru banyak PPTKIS tidak jelas melalui PL merekrut CTKI untuk diberangkatkan tanpa melalui prosedur jelas, akibatnya banyak masyarakat menjadi TKI ilegal,” katanya.

Rohmi menegaskan, sejak awal Pemprov NTB telah berkomitmen menekan buruh migran ilegal, dan untuk mengatasi masalah tersebut harus dimulai dengan membenahi sistem.
Salah satu terobosan dilakukan untuk melakukan edukasi tentang bahaya menjadi buruh migran ilegal dan nonskill kepada masyarakat adalah dengan memanfaatkan Posyandu, sehingga masyarakat tidak berangkat ke luar negeri tanpa prosedur benar.

“Termasuk edukasi memerangi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebab selain pendekatan hukum, kesadaran masyarakat juga lebih penting,”katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Kasdiono, meminta Pemprov NTB, agar lebih serius mengatasi masalah TKI ilegal yang masih banyak terjadi di NTB.

Selain melakukan edukasi kepada masyarakat, harus ada tindakan tegas kepada PPTKIS yang terbukti memberangkatkan TKI melalui jalur nonprosedural, karena masalah TKI ilegal, bukan hanya masalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang, tapi masih adanya terdapat PPTKIS yang merekrut dan memberangkatkan CTKI melalui jalur nonprosedural.

Lihat juga...