hut

Tiga Pejabat Kementerian PUPR Dinilai Terbukti Menerima Suap

Ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Tiga orang pejabat di Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, dituntut 8 tahun, 5 tahun dan 5,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dari pengusaha dalam jumlah yang bervariasi.

Ketiga terdakwa adalah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Strategis Wilayah II A Donny Sofyan Arifin, Kepala Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Teuku Mochamad Nazar dan PPK Pembangunan SPAM Strategis wilayah IB Meina Woro Kustinah.

“Menyatakan terdakwa Teuku Mochamad Nazar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Bayu Satriyo, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Nazar juga diminta membayar uang pengganti sejumlah Rp6,458 miliar subsider tiga tahun penjara. “Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dihitung dari uang sejumlah Rp9,629 miliar dan 33 ribu dolar AS, dikurangi dengan uang yang disita sejumlah Rp711,6 juta ditambah 33 ribu dolar AS, dikurangi Rp1,8 miliar yang dititipkan ke rekening KPK, dan dikurangi uang yang disetorkan pihak-pihak lain Rp660 juta. Sehingga total uang pengganti adalah Rp6,458 miliar,” tambah jaksa Bayu.

Nazar terbukti menerima Rp6,711 miliar dan 33 ribu dolar AS (setara Rp500 juta). Penerimaan tersebut, terkait pekerjaan Nazar, sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Aceh.

Kemudian PPK Pembinaan Teknis Provinsi Aceh 2015-2016, serta Kasatker dan PPK PPK Pembinaan Teknis Tanggap Darurat Permukiman Pusat tahun 2018 di Donggala Sulawesi Tengah menerima uang sejumlah Rp6,71 miliar dan 33 ribu dolar AS. Selanjutnya Donny Sofyan Arifin dituntut 5 tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa Donny Sofyan Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata jaksa KPK, Iskandar Marwanto.

Donny Sofyan Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dinilai terbukti menerima hadiah seluruhnya Rp820 juta.

Pemberian dilakukan bertahap pada kurun waktu 2014 hingga 2017. Yaitu pada saat pelaksanaan proyek Pembangunan SPAM IKK Balai Riang Kabupaten Sukamarah Kalimantan Tengah (Kalteng), proyek pembangunan SPAM IKK Arut Utara Kotawaringin Barat Kalteng, pembangunan SPAM IKK Sambang Makmur Banjar Kalimantan Selatan dan proyek IPA Semboja Kalimantan Timur.

Selanjutnya Donny juga menerima fee  Rp150 juta secara bertahap, yaitu Rp50 juta pada 17 September 2018, dan Rp100 juta pada 27 Desember 2018 dengan kode rampasan perang. “Karena terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp820 juta, yang merupakan uang suap pemberian dari PT WKE dan TSP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana uang pengganti, tapi karena terdakwa telah membayar uang suap dan mengembalikan hasil penerimaan tersebut, maka tidak diperlukan uang pengganti,” ungkap jaksa.

Terakhir, terdakwa Meina Woro Kustina, selaku PPK Wilayah 1B pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis (Satker PSPAM Strategis) Tahun 2017-2018, disebut telah menerima uang Rp1,42 miliar dan 23 ribu dolar Singapura. “Menyatakan terdakwa Meina Woro Kustinah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama lima tahun dan enam bulan, ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata jaksa Bayu.

Meina juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp526,073 juta. Jumlahnya dikurangi jumlah uang yang dititipkan terdakwa ke rekening KPK sejumlah Rp110 juta, sehingga yang masih harus dibayar Rp416,073 juta. “Bila tidak dibayar, maka dipidana penjara selama enam bulan,” ungkap jaksa.

Seluruh tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No.31/1999, sebagaimana diubah UU No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ketiga terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari Dirut Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih, dan bagian keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma selaku Dirut PT TSP. Kemudian dari Koordinator Pelaksana proyek PT WKE dan Yuliana Enganita Dibyo, selaku direktur WKE dan koordinator pelaksana proyek PT TSP. Atas tuntutan tersebut, ketiganya akan membacakan nota pembelaan pada Rabu (24/7/2019).

Lihat juga...