hut

Tolak Hasil Pilkades, Calon Kirim Surat ke Bupati Banyumas

Editor: Mahadeva

Pengacara calon kades, Aan Rohaeni, Rabu (31/7/2019), menunjukan surat permintaan penundaan pelantikan kades yang ditujukan kepada Bupati Banyumas, Rabu (31/7/2019). (FOTO : Hermiana E.Effendi)

PURWOKERTO – Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas menyisakan persoalan yang masih belum tuntas. Bahkan kondisi tersebut masih terjadi hingga menjelang pelantikan kepala desa terpilih.

Salah satu calon Kepala Desa (Kades) Baseh, Kecamatan Kedungbanteng melayangkan surat kepada bupati untuk meminta penudaan pelantikan kades terpilih. Hal itu dikarenakan, adanya dugaan kasus money politik yang sedang ditangani pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan belum tuntas.

Keberatan tersebut  disampaikan calon kades Baseh nomor urut tiga, Bandu Sucipto (45), melalui kuasa hukumnya, Aan Rohaeni. Dalam surat tertanggal 30 Juli 2019, perihal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkades Baseh, Kecamatan Kedungbanteng disebutkan, kasus dugaan politik uang masih ditangani panitia pengawas Pilkades.

Ada bukti, berupa surat pernyataan dari salah satu saksi. “Kita hanya meminta, agar bupati menunda pelantikan kades terpilih dari Desa Baseh. Karena saat perhitungan suara, klien kami, saudara Bandu Sucipto, sudah meminta perhitungan ulang, tetapi ditolak oleh petugas KPPS,” terang Aan Rohaeni, Rabu (31/7/2019).

Selain itu, selisih suara antara kades terpilih dengan Bandu Sucipto hanya dua suara. Sehingga, banyak pendukung dan warga yang tidak terima dengan hasil perhitungan suara Pilkades Baseh. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari panitia Pilkades Baseh, calon nomor urut 1 Amin Fauzan, mendapatkan 919 suara.

Calon nomor urut 2 Suparlan, mendapatkan 749 suara, dan calon nomor urut 3 Bandu Sucipto, mendapatkan 917 suara. Selisih antara perolehan calon nomor urut 1 dan 2 hanya dua suara.

Jumlah pemilih dalam Pilkades Baseh ada  2.609 orang. Sementara untuk suara sah sebanyak 2.685 suara, sedangkan suara tidak sah ada 24 suara. Dalam hal penetuan suara sah dan tidak sah, petugas KPPS juga dinilai tidak konsisten, hal tersebut ditemukan di TPS satu sampai dengan TPS tujuh.

“Fakta-fakta tersebut jelas sangat merugikan saudara Bandu Sucipto, karena itu kita melayangkan surat kepada bupati, karena bupati mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pilkades. Namun, jika permohonan ini tidak dikabulkan, maka kita akan tempuh jalur hukum, sambil menunggu proses kasus money politik yang sedang ditangani pengawas pilkades,” tambah Aan Rohaeni.

Sesuai dengan pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang No.6/2014, tentang Desa, jo pasal 48 Peraturan Daerah No.3/2017, tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas No.8/2015, tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan, bupati memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya hasil pilkades.

Menanggapi surat tersebut, Bupati Banyumas, Achmad Husein, mempersilahkan calon kades untuk melakukan upaya apapun sesuai dengan keyakinannya. “Silahkan saja, kita juga akan menjalankan tugas sebagaimana seharusnya,” kata Husein.

Lihat juga...