hut

Urgensi e-Rekap dalam Pilkada Serentak 2020

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pilkada serentak 2020 diselenggarakan di 270 daerah. KPU mengharapkan penggunaan Sistem Elektronik Rekapitulasi Hasil Pilkada (e-Rekap). Tujuan e-rekap untuk efisiensi dalam hasil penghitungan, sebab kendala selama ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang digunakan KPU.

Pramono Ubaid Tanthowi, anggota KPU RI, menyampaikan bahwa problem yang selama ini didapat KPU yakni dari sisi ketidakpercayaan publik terhadap sistem elektronik rekapitulasi yang dilakukan KPU.

Pramono mengatakan, masyarakat sejauh ini dalam banyak hal sudah mempercayai sistem elektronik. Namun untuk penghitungan suara, publik masih kurang percaya dan masih menjadi masalah. Masyarakat masih belum terlalu percaya bahwa seseorang jika memberikan suara secara elektronik maka akan dihitung secara akurat.

Oleh karena itu, Pramono mengatakan, selama ini KPU terus memberikan edukasi publik perihal penghitungan suara melalui elektronik. E-rekap ini adalah tantangan masa depan bahwa kemajuan teknologi  merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi.

Tentu akan diadopsi karena tidak mungkin pemilu  terus menerus dilakukan secara manual baik penghitungan suaranya maupun rekapitulasinya.

“Mau tidak mau kita mulai mengadopsi penggunaan teknologi pada batas-batas tertentu. Oleh karena itu, KPU mengambil inisiatif secara bertahap. Jalan tengah yang diambil KPU dengan menakar, memperhitungkan peluang penggunaan rekapitulasi secara elektronik untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ke depan,” ucapnya pada acara diskusi Urgensi e-Rekap dalam Pilkada Serentak 2020 di Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Dikatakan Pramono, ada 3 petunjuk landasan hukum dalam mengkaji penggunaan e-rekap. Yang pertama Pasal 84 ayat 2 dalam UU pilkada yang berbunyi “pemungutan suara masih sepenuhnya memberi tanda pada surat suara” pasal ini menutup peluang untuk e-voting.

Selanjutnya pasal 98 ayat 3 yang menyebutkan “dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik. Penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan atau elektronik. Pasal ini merupakan sinyal dibukanya peluang penghitungan suara dilakukan secara elektronik.

Dan yang ketiga pasal 111 ayat 1 dan 2. Untuk ayat 1 berbunyi “mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilih secara manual atau dan menggunakan sistem penghitungan secara elektronik diatur dalam peraturan KPU”. Ayat 2 berbunyi “peraturan KPU seperti yang dimaksudkan ayat 1 telah dikonsultasikan dengan pemerintah”.

Pramono katakan, dalam pasal 111 ayat 1 dan 2 ini lebih tegas pesan yang disampaikan, namun problemnya yakni tempatnya tidak tepat atau tidak pas karena pada bagian ke 5  berbunyi pengawasan dan sanksi penghitungan rekapitulasi suara tetap mengkaji.

“Setidaknya pada pasal tersebut ada memberi peluang dilakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara manual atau elektronik,” katanya.

Pramono ungkapkan, dilihat dari sisi UU yang kesannya sudah memadai, KPU tinggal merumuskan detil-detil bagaimana cara dan prosedur rekapitulasi elektronik itu dilakukan. KPU masih terus mengkaji perihal landasan hukum rekapitulasi secara elektronik.

“Masih ada banyak detil yang harus didiskusikan perihal rekapitulasi elektronik ini. Harapan ini masih terus kita kembangkan di ruang publik. Berkaca dari pemilu 2019 kemarin, tantangannya soal teknikal proses penghitungan yang berlarut-larut, itulah yang menjadikan kepercayaan publik berkurang,” ungkapnya.

Jadi semakin banyak publik yang tidak percaya dengan proses hasil pemilu menjadikan legitimasi semakin rendah dan tidak baik.

Inilah yang menjadi tantangan buat KPU dalam mengedukasi publik, serta masih terus mengkaji kemungkinan secara teknis.

“Di saat bersamaan kita juga membangun kesadaran publik bahwa ini adalah sistem yang bisa dipercaya,” ucapnya lagi.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!