Wagub Sumbar Ingatkan Pelaku Usaha Perikanan Dua Hal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, menegaskan kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perikanan untuk tidak mencoba bermain dengan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), yang telah lama ditetapkan.

Perda itu, telah mengatur sejumlah ketentuan tentang kawasan wilayah pesisir yang ada di daerah tersebut.

Ia menyatakan wilayah perairan memiliki potensi terjadi hal-hal yang melanggar aturan, seperti halnya perlintasan perdagangan narkoba dan penangkapan ikan secara ilegal, serta melakukan tindakan pengelolaan pulau-pulau tanpa izin.

“Dua hal yakni narkoba dan izin usaha perlu saya sampaikan kepada pelaku usaha, jangan main-main, karena melalui Perda tersebut, bisa diberi sanksi hukum,” tegasnya, saat menyampaikan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Rabu (31/7/2019).

Nasrul menjelaskan, melalu Perda tersebut telah mengatur zonasi seluruh pengusaha yang memanfaatkan kawasan pantai dan pulau kecil di Sumatera Barat. Artinya, setiap pelaku usaha, mulai dari bidang perikanan, resort dan sebagainya, harus dan wajib mengacu kepada Perda yang ada tersebut.

“Tujuan sosialisasi ini ya menyampaikan adanya Perda itu. Jadi jangan main-main lagi, karena yang menindak bukan Pemprov, tapi aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI AL. Terutama bagi yang belum ada izin soal usaha resort, segera mengurus perizinannya, biar tidak diberi sanksi hukum,” tegasnya, di hadapan pelaku usaha yang bergerak di bidang perikanan.

Untuk melakukan peninjauan kondisi lapangan, pihaknya juga akan membentuk tim terpadu yang turun ke lapangan, terutama di daerah perairan Kepulauan Mentawai. Sebab, daerah tersebut lebih memiliki banyak resort dan cottage dibanding daerah daratan. Sedikitnya, tercatat sekitar 58 resort dan cottage di Mentawai.

Resort dan cottage yang ada saat ini akan dilihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika bisa mengurus, silakan diurus. Namun, jika berada di daerah terlarang, akan kami beritahu dan investasi mereka di sana tidak lagi dilanjutkan,” katanya.

Selanjutnya, untuk tim terpadu sendiri nantinya terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, Kelautan, Imigrasi, Polisi Air, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai. Tim itulah nanti yang akan menyisir daerah Mentawai.

“Kita harus duduk bersama, kalau mereka datang mengurus ke siapa, supaya tidak berbelit lagi. Jadi jelas lokasi, jelas perizinannya, sah secara undang-undang. Kalau bisa retribusi bisa jelas ke mana dibayar,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak hanya bicara soal izin usaha di perikanan, belum lagi soal pengawasan narkoba. Nasrul meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi perairan perdagangan narkoba.

Untuk itu, apabila kedapatan, maka akan ditindak dan Pemprov Sumatera Barat mengancam akan mencabut izin usaha resort dan cottage, serta usaha lainnya yang berkaitan.

Nasrul menyebutkan beberapa waktu lalu, sejumlah media pernah memberitakan penangkapan jaringan narkoba di tengah laut. Kejadian di luar negeri itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kawasan laut Mentawai dan Sumatera Barat pada umumnya. Sementara Mentawai dinilai sangat terbuka, karena siapapun bisa datang tanpa harus melalui jalur darat.

Dikatakannya, Pemprov Sumatera Barat memandang penting meningkatkan pengawasan di kawasan laut Mentawai. Sebab posisinya yang menghadap ke Samudra Hindia sangat terbuka. Jika sudah masuk lewat Mentawai, maka akan lebih mudah masuk ke Padang dan daerah lainnya di Sumatera Barat.

“Kita tidak akan berikan toleransi jika ada kedapatan pelaku usaha menjadi bagian peredaran narkoba,” tegasnya.

Nasrul menjelaskan pengawasan nantinya akan dilakukan secara terpadu. Rencananya, Pemprov Sumatera Barat akan bertemu dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan satu kapal guna mengawasi perairan Mentawai.

Untuk itu, semua pemilik resort dan cottage diminta bekerjasama untuk sama-sama memerangi narkoba.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Yosmeri, mengatakan, perda tersebut bertujuan mengatur tata ruang laut agar fungsinya sesuai dengan penggunaan.

Intinya Perda tersebut tidak mengganggu nelayan tradisional. Bahkan, wilayah tangkap nelayan tradisional sekitar 98 persen dari keseluruhan.

“Kita dalam menegakkan Perda ini melibatkan banyak pihak seperti halnya aparat penegak hukum kepolisian dan TNI AL. Jadi Perda ini diharapkan dapat menjadi pedoman tata ruang dalam perikanan,” ungkapnya.

Lihat juga...